Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Integritas dan Akuntabilitas Jadi Panglima: BWS Sumatera V Padang Amankan Pembangunan Pengendali Sedimen Marapi 2025–2027


Integritas dan Akuntabilitas Jadi Panglima: BWS Sumatera V Padang Amankan Pembangunan Pengendali Sedimen Marapi 2025–2027

PADANG — Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang memperkuat komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui langkah pengawalan ketat terhadap proyek infrastruktur vital di Sumatera Barat. Langkah strategis ini ditandai dengan keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, yang hadir langsung mengikuti kegiatan Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026.   

Kegiatan penting ini merupakan bagian dari payung hukum dan pengamanan pembangunan strategis negara. Fokus utamanya diarahkan secara khusus pada proyek Pembangunan Bangunan Pengendali Lahar/Sedimen Kawasan Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Tahun Anggaran 2025–2027.  

Kehadiran proyek pengendali lahar (sabo dam) ini memegang urgensi kemanusiaan dan mitigasi bencana yang sangat tinggi bagi masyarakat Sumatera Barat, mengingat kawasan lereng Gunung Marapi menyimpan kerentanan tinggi terhadap ancaman banjir lahar dingin dan material vulkanik susulan.

Empat Pilar Komitmen: Akuntabel, Berintegritas, Tepat Sasaran, dan Bermanfaat

Berdasarkan dokumentasi resmi dan infografis kegiatan, Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menegaskan komitmen penuh instansinya untuk mendukung pelaksanaan proyek multitahun (multi-years contract) ini dengan memegang teguh empat pilar utama:   

Akuntabel: Setiap alur pelaksanaan dan pemanfaatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai regulasi keuangan negara.

Berintegritas: Menjunjung tinggi profesionalisme serta menutup ruang bagi segala bentuk penyimpangan melalui pengawalan hukum langsung dari lembaga penegak hukum.

Tepat Sasaran: Memastikan pembangunan fisik infrastruktur pengendali sedimen benar-benar berdiri di titik-titik krusial yang membutuhkan perlindungan maksimal.

Bermanfaat Bagi Masyarakat: Mengutamakan keselamatan warga dan pemulihan kawasan terdampak bencana agar roda kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Gunung Marapi dapat kembali bergulir dengan rasa aman.

Melalui sinergi pengamanan pembangunan strategis bersama aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung RI ini, diharapkan seluruh rangkaian pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa hambatan berarti, serta tepat waktu. 

Langkah proaktif yang dipimpin langsung oleh Reski Wahyudi ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang bersih, transparan, serta berorientasi penuh pada keselamatan rakyat di Ranah Minang.(SRP)