Padang-Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi mengapresiasi keinginan perusahaan pertambangan, PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) yang beroperasi di Kabupaten Pasaman Barat, untuk menyewa dermaga serta fasilitas pendukung di Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
Keinginan tersebut diwujudkan dengan menyepakati perjanjian sewa dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi, dan Kepala Bappeda Medi Iswandi, di Istana Kompleks Gubernuran Sumbar, Senin (12/12/2022).
Penandatanganan perjanjian dilakukan antara Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo dengan Direktur Utama PT GMK, Tatwa Dhairya S, tentang Sewa Barang Milik Negara Berupa Bangunan Dermaga dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis.
Perjanjian sewa tersebut berupa causeway seluas 217,5 M², Bangunan Sisi Kanan Trestle 85,5 M², dan Dermaga sepanjang 12 x 1,5 atau seluas 18 M² untuk digunakan sebagai fasilitas pelabuhan dalam rangka mendukung kegiatan PT. GMK.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya mengapresiasi PT GMK yang bekerjasama dengan KSOP Teluk Bayur untuk memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang, khususnya pada sisi laut yang telah selesai pembangunannya 100 persen.
"Teluk Tapang memang jadi perhatian utama kita sebab belum termanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini bisa lebih optimal, dan akan menjadi bahagian yang mendorong perekonomian masyarakat Pasaman Barat," ujar gubernur.
Gubernur juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan untuk menunjang konektivitas ke Pelabuhan Teluk Tapang, dengan pembangunan Jalan akses sepanjang 43,167 Km menghubungkan Bunga Tanjung dengan Pelabuhan Teluk Tapang.
Jalan akses yang telah terbangun sepanjang 19 Km, sedang proses pembangunan jalan akses sepanjang 23,47 Km yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan skema MYC T.A 2022- 2024 dengan sumber dana SBSN.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah membangun 2 (dua) unit jembatan, dan 4 unit lagi akan dibangun menggunakan anggaran pada tahun anggaran 2023-2024.
"Jalur ini nantinya akan menyambung ke Sumut, sehingga akan menunjang optimalisasi pengembangan 30 ribu hektar kawasan potensial disana. Kita juga telah menjajaki kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi, mudah-mudahan lancar sehingga bisa lebih optimal. Tak ada artinya pemerintah membangun jika tak memberikan manfaat pada masyarakat," lanjut gubernur.
Kepala KSOP Kelas II Teluk Bayur, Wigyo juga menyambut baik kerjasama sewa dengan PT. GMK. Menurutnya, dengan kerjasama ini, fungsi Pelabuhan Teluk Tapang bisa lebih optimal, sekaligus akan membantu mengurangi antrian kapal dan stockpile di Pelabuhan Teluk Bayur.
"Jadi Pelabuhan Teluk Tapang kita dorong untuk jadi penopang Pelabuhan Teluk Bayur. Kalau sekarang cargo stay dan port stay tinggi, dengan adanya optimalisasi Teluk Tapang, akan mengurangi antrian dan penumpukan barang sehingga faktor efesiensi dan efektifitas bisa tercapai," kata Wigyo.
Keuntungan lainnya tambah Wigyo adalah, potensi berkurangnya trucking angkutan CPO dari Pasbar ke Teluk Bayur, dimana 60 persen CPO berasal dari Pasbar. Dengan kata lain, Pelabuhan Teluk Tapang nantinya juga bisa melakukan eksport langsung berupa hasil perkebunan dengan sistem Ship to ship transfer (STS) dari kapal tongkang ke kapal besar.
Hal serupa juga disampaikan Dirut PT. GMK Tatwa Dhairya. Menurutnya keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang sangat strategis untuk menghemat, dan membantu menunjang transit pengiriman hasil produksi. Karena jika lewat Teluk Bayur yang jaraknya 300 km lebih, sangat jauh dan membutuhkan waktu lama.
"Rencana kedepan produksi kita yang awalnya 40 ribu ton per bulan, disalurkan lewat konveyer lalu dimasukkan ke tongkang. Transit sebelumnya di pulau panjang. Itu cukup jauh. Karena itu, Ini titik awal kita memanfaatkan. Untuk saat ini mungkin baru Gamindra yang akan merasakan kemudahan pengiriman produk, tapi kedepannya tidak hanya biji besi tetapi juga produk hasil perkebunan lainnya seperti sawit," ungkap Tatwa.(doa/ssy/MMC)
0 komentar:
Posting Komentar