Tanah Datar Dikunjungi KPK RI, akan menjadi Calon Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi
Observasi atau peninjauan ke Tanah Datar dilaksanakan oleh tim observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) RI
Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih menjadi daerah calon percontohan kabupaten dan kota antikorupsi.
Observasi atau peninjauan ke Tanah Datar dilaksanakan oleh tim observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) RI pada Selasa (5/3/2024).
Rombongan yang dipimpin PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso sekaligus ketua tim disambut Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, jajaran staf ahli asisten dan kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Bupati Tanah Datar Eka Putra diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Erizanur mengatakan program percontohan kabupaten dan kota antikorupsi bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas antikorupsi.
“Program ini menyentuh perbaikan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik serta peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintah yang berakhir pada peneggakan anti korupsi, tidak hanya lingkungan pemerintah, tapi juga seluruh elemen di masyarakat,” katanya.
Bupati menekankan selama ini Pemkab Tanah Datar telah berupaya memberantas dan menyatakan perang pada korupsi yang tentu sejalan dengan tujuan program tersebut.
“Komitmen kami Pemerintah Tanah Datar tidak mentolerir tindak pindak korupsi baik kegiatan yg merugikan keuangan, suap, gratifikasi dan lainnya. Apabila ada indikasi apratur yang melakukan tindak pidana, kami kepala daerah akan membiarkan pihak terkait untuk menindak tegas, tidak akan memberikan bantuan apapun kepada yg bersangkutan. Karena perbuatan itu sgt merugikan tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat,” terangnya.
“Alhamdulillah, sejak menjabat kami komit menyatakan perang dan lawan korupsi, hingga saat ini belum ada aparatur di Pemkab Tanah Datar yang terindikasi korupsi,ini adalah salah satu bukti, kami selalu ingatkan kepada seluruh aparatur, kami tidak menerima setoran apapun terkait kegiatan apapun, promosi jabatan, perizinan maupun pengadaan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso menjelaskan kedatangannya dan rombongan ke Tanah Darar bertujuan untuk silahturahmi sekaligus mengenalkan program-program KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi.
“Tujuan kedatangan untuk melakukan kegiatan observasi terhadap Kabupaten dan Kota yang telah diusulkan oleh kementrian terkait dan pemerintah Provinsi untuk menjadi percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi TA. 2024,” jelasnya.
Friesmount juga menjelaskan program tersebut merupakan program kolaborasi antara KPK, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Bukan sebuah sistem baru atau program
yang dibuat khusus seperti program-program yang sudah ada. Program ini mensinergikan semua program yang sudah ada dan mungkin sudah dilakukan dengan tujuan pengimplementasian nilai-nilai integritas (JUMAT BERSEPEDA KK) dan mencegah terjadinya perilaku korupsi,” katanya.
“Program ini program berkelanjutan yang sebelumnya tahun 2021-2023, KPK melakukan pembentukan Desa Antikorupsi dan tahun 2024-2027 dilanjutkan dengan kabupaten dan kota,” tambahnya.
Lebih lanjut, menjelaskan lebih detail terkait program tersebut dan indikator yang dibutuhkan agar Tanah Datar mampu menjadi salah satu dari percontohan kabupaten dan kota antikorupsi seperti yang diharapkan.
Di kesempatan yang sama, Sekda Iqbal Ramadi Payana menjelaskan ekspose terkait upaya pencegahan antikorupsi di Tanah Datar serta fakta yang disesuaikan dengan indikator observasi yang dibutuhkan.
Usai paparan Sekda, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh tim observasi KPK RI bersama seluruh peserta yang merupakan aparatur yang ada di Lingkup Pemkab Tanah Datar.
Kegiatan dilanjutkan dengan observasi langsung ke lapangan, yaitu ke sejumlah OPD di lingkup Tanah Datar seperti Dinas PMPTSP, Mal Pelayanan Publik, Dinas Dukcapil, serta BKPSDM Tanah Datar.
Selepas observasi, Ketua Tim Observasi Friesmount menilai Tanah Datar perlu mendapat apresiasi dalam hal antikorupsi.
“Perlu diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Apapun hasilnya nanti, terpilih atau tidak terpilih, mudah-mudahan segala hal yang baik yang telah dilakukan bisa terus dilakukan di Tanah Datar, terus menjaga integritas,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut dari Inspektur Provinsi Sumatera Barat Deliyarti dan Irban V Inspektorat Provinsi Ahda Yanuar (**)
0 komentar:
Posting Komentar