Kemacetan Kronis di Jalan By Pass Padang, Pelebaran Jalan Diusulkan Sebagai Solusi Teknis

 Kemacetan Kronis di Jalan By Pass Padang, Pelebaran Jalan Diusulkan Sebagai Solusi Teknis

Padang — Menanggapi permasalahan lalu lintas yang kian memburuk di ruas Jalan By Pass II Padang, Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Komisi V DPR RI melakukan kunjungan lapangan guna meninjau langsung kondisi eksisting infrastruktur dan kinerja lalu lintas, Kamis (3/7/2025).

Kunjungan teknis ini berfokus pada identifikasi titik-titik simpang bersinyal yang mengalami kepadatan lalu lintas tinggi, khususnya di kawasan Simpang Lubuk Begalung. Dari hasil observasi di lapangan, terjadi akumulasi volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan (V/C Ratio > 1) pada jam puncak, menandakan level of service (LOS) yang sudah masuk kategori E hingga F.

"Permasalahan kemacetan ini bersifat sistemik dan terjadi di beberapa titik simpang utama. Berdasarkan analisis awal, solusi yang dapat diterapkan adalah peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran, serta rekayasa lalu lintas di simpang-simpang padat," ungkap Fadly Amran di sela-sela tinjauan.

Pemerintah Kota Padang telah menyusun usulan teknis kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, berupa pelebaran jalur utama, peningkatan geometrik simpang, serta evaluasi ulang siklus waktu sinyal lalu lintas. Upaya ini diperkuat dengan dorongan legislatif dari Komisi V DPR RI, agar masuk dalam daftar program strategis nasional.

"Jalan By Pass ini merupakan koridor primer dalam sistem jaringan jalan Kota Padang dan berperan vital sebagai jalur distribusi barang dan pergerakan manusia. Penurunan kinerja ruas jalan ini akan berdampak langsung pada efisiensi logistik dan produktivitas ekonomi lokal," tegas Fadly.

Ketua rombongan Komisi V, Zigo Rolanda, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses percepatan program peningkatan kapasitas jalan tersebut. Ia menilai perlu dilakukan kajian teknis mendalam oleh BPJN Sumbar, termasuk analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), studi kelayakan pelebaran, dan penataan kawasan sekitar simpang.

"Kami mendorong agar BPJN segera melakukan traffic survey dan analisis geometrik, termasuk opsi pelebaran dari 2/2 UD menjadi 2/3 atau bahkan 2/4 sesuai kebutuhan ruang jalan dan volume kendaraan harian rata-rata (ADT). Ini penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan," ujar Zigo.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wakil Ketua DPRD Sumbar, serta pejabat teknis dari Dinas PUPR dan Dishub Kota Padang. Dalam sesi dialog, Wali Kota juga memaparkan prioritas pembangunan infrastruktur lainnya yang terintegrasi dengan visi kota cerdas dan layak huni.

"Perencanaan jaringan jalan harus mendukung integrasi antar-moda dan mendukung pola ruang kota. Kami tidak hanya mengejar pembangunan fisik semata, tetapi juga efisiensi waktu tempuh, keselamatan lalu lintas, dan pengurangan emisi karbon," tambah Fadly.

Zigo memastikan bahwa peningkatan konektivitas jalan di Kota Padang akan masuk dalam agenda pembahasan RAPBN 2026, dengan menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jangan biarkan keterbatasan ruang lalu lintas menjadi hambatan bagi pertumbuhan kota. Infrastruktur jalan adalah tulang punggung pembangunan wilayah," pungkasnya.(*)