Tanah Datar - Sumatraline. Com (02 Juli 2025)
Terkait efisiensi ini, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Pranowo adalah dengan melakukan efisiensi, sehingga anggaran yang ada di Negara ini melalui Impres nomor 1 2025, bahwa perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan alat tulis kantor itu dituangkan 50 persen bahkan hampir 90 persen dipotong.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Tanah Datar Dapil 4 Surva Hutri saat Musyawarah Nagari Aula Kantor Wali Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Rabu (02/7/25)
Apa yang dilakukan pemerintah Pusat berimbas ke Kabupaten, Jawabannya iya, untuk tahun 2025 Kabupaten mengalami minus, akibat dari minus tersebut, kegiatan Pokir Anggota dihapus dana DAK ditiadakan, TPP dipotong itu kebijakan, demi kelancaran pemerintahan Kabupaten, tapi bukan untuk seterusnya, kita tunggu masalah ini sampai stabil.
"Bantuan Pokir Anggota Dewan tidak ada begiitulah kondisinya, kami berusaha menjemput peluang-peluang ke Pusat, apalagi disini ada anggota Dewan asli Putra Daerah dari Pantai Gerindra, yang akan
melobi-lobi ke Provinsi sampai pusat. kita juga ada punya Wabup, Wagub dari Partai yang sama Gerindra berpeluang untuk mendapatkan Kue Kue dari Pusat, "kata Surva Hutri.
Legislator Surva Hutri katakan lagi, ini penting, "Musnag tidak bisa disahkan sebelum ada Musjor, ada salahtu Jorong tidak melakukan Musjor maka Musnag tersebut tidak bisa diselenggarakan,"Ujarnya.
Sebelumnya, Wali Nagari Supayang Novrizal menyampaikan, untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan DU-RKP tahun 2027, program Nagari yang telah terlaksana tahun 2025 yaitu, BLT dana Desa sudah terealisasi sampai bulan Juni, untuk ketahanan pangan proses melalui Bumnag, untuk pengecoran jalan alhamdulillah sudah seratus persen, dengan swadaya masyarakat Bergotoroyong.
"Kegiatan untuk tahun 2026 kami atas Pemerintah Nagari mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat mari bersama -sama kita membangun Nagari, munculkan Ide-ide kreatif inovasi untuk membangun Nagari 2026 nanti,"sampainya.
Senada dengan itu, Camat Salimpaung Kahirunnas, S.STP dalam arahan menyampaikan, sekarang sedang efisiensi, anggaran terpotong mulai dari pusat sampai ke Desa atau Nagari terkenak imbasnya, termasuk dana Pokir Anggota Dewan.
"Anggaran bukan habis, untuk pembangunan ada, tapi tidak semua usulan dapat terpenuhi, dalam penyusunan RKP tahun 2026 dan DU-RKP tahun 2027 usulkan apa yang urgent, yang paling dibutukan sekali oleh masyarakat banyak,"ujar Camat Salimpaung Kahirunnas.
Sebelumnya Musyawarah Nagari ini dibuka secara resmi oleh Katua PBRN Supayang Ranisman, SH, turut hadir Anggota DPRD Tanah Datar Dapil 4, Surva Hutri, Camat Salimpaung Kahirunnas, anggota BPRN, KAN, Bundo Kanduang, perangkat Nagari dan undangan lainnya. (oo7)
0 komentar:
Posting Komentar