Payakumbuh, SUMATERALINE — Pemko Payakumbuh terus bergerak cepat untuk mempercepat pemulihan Pasar Blok Barat Pusat Pertokoan pasca kebakaran besar yang terjadi pada 26 Agustus 2025.
Pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya untuk membangun kembali pasar tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan pasar yang menjadi pusat perekonomian masyarakat Payakumbuh tersebut.
"Kami sangat berterima kasih atas komitmen Bapak Presiden, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi yang telah memberikan perhatian besar terhadap musibah ini," kata Wako Zulmaeta, Senin (08/09/2025).
"Pasar Blok Barat adalah jantung perekonomian Kota Payakumbuh. Pemko akan bekerja keras agar pemulihan berjalan baik dan pembangunan kembali dapat segera terwujud," tukuknya.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Wali Kota Zulmaeta optimistis Pasar Blok Barat akan kembali menjadi pusat perdagangan dan perekonomian di Payakumbuh.
Ia juga mengajak pedagang untuk mendukung penuh proses relokasi yang sedang disiapkan.
"Relokasi adalah langkah penting agar pedagang bisa tetap beraktivitas sambil menunggu pembangunan dimulai. Kami memastikan lokasi relokasi yang layak dan aman," ucapnya.
"Kami berharap semua pihak, terutama masyarakat dan pedagang, memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Dengan kerja sama yang baik, pembangunan pasar baru pada tahun 2026 dapat terwujud, dan Payakumbuh akan kembali pulih dari musibah ini," tutupnya.
Dalam kunjungannya ke Payakumbuh, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa langkah awal percepatan pembangunan adalah penyelesaian status lahan yang hingga kini masih berstatus tanah ulayat.
"Tahap pertama, kami akan bertemu dengan masyarakat hukum adat untuk membicarakan penyelesaian lahan. Setelah itu, proses administrasi sertifikasi akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku di Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
Rezka menjelaskan bahwa sertifikasi ini merupakan syarat utama agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pembangunan.
"Yang pasti, secara administrasi sertifikat ini harus diproses. Namun, semua tahapan akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan masyarakat hukum adat. Kami berharap dukungan semua pihak agar proses ini berjalan lancar," katanya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan pengecekan ke lapangan terkait batas zona dan bidang lahan yang disepakati.
"Kami akan cek titik-titik sesuai peta dan bidang yang pernah diberikan oleh masyarakat hukum adat, lalu melakukan inventarisasi agar jelas lahan mana yang masuk dalam rencana pembangunan pasar," tambahnya.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang turut hadir meninjau Pasar Payakumbuh, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen membangun kembali Pasar Blok Barat Payakumbuh pada tahun 2026.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo berkomitmen membangun kembali Pasar Payakumbuh. Hari ini kami hadir untuk membantu mempercepat seluruh proses yang diperlukan," katanya.
Andre menjelaskan, Pemko Payakumbuh dan pihaknya telah menggelar rapat bersama Sekjen Kementerian PUPR dan Dirjen Prasarana Strategis.
"Kementerian PUPR siap membantu. Satker Prasarana Strategis Kementerian PU akan segera berkoordinasi dengan Pemko Payakumbuh untuk memfinalisasi desain rencana pembangunan," ujarnya.
Namun, Andre mengingatkan bahwa penyelesaian sertifikasi lahan merupakan langkah yang tidak dapat ditunda.
"Karena pasar ini masih berstatus tanah ulayat, maka harus disertifikasi terlebih dahulu menjadi milik Pemko Payakumbuh. Kami akan bekerja sama dengan Ibu Rezka untuk mempercepat proses ini," jelasnya.
Pada kesempatan itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu juga memberikan bantuan Rp50 juta untuk pedagang yang terdampak kebakaran.
Sementar itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Rusemi, menyatakan Pemprov Sumbar siap membantu percepatan relokasi melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp1 miliar.
"Selain BKK untuk relokasi, kami juga memberikan bantuan kepada pedagang terdampak berupa Rp25 juta dari Bank Nagari Pusat, Rp25 juta dari Jamkrida, serta Rp200 juta dari Baznas Provinsi. Semoga ini bisa sedikit membantu untuk pedagang kita," ucapnya.
Menurutnya, bantuan ini akan memastikan relokasi berjalan lancar sehingga pedagang bisa segera kembali berjualan sambil menunggu pasar permanen dibangun. (MC)
0 komentar:
Posting Komentar