Tanah Datar - Sumateraline. Com (23 September 2025)
Musrenbang Nagari Tanjung Barulak tidak ada OPD hadir dari Kabupaten, hal itu disebut legislator Yonnarlis Dapil 3 saat musrembang di aula kantor wali nagari Nagari Tanjung Barulak dalam perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan DU-RKP untuk tahun 2027.
Anggota DPR Tanah Datar Dapil 3 Yonnarlis, S. Hi mengatakan, Musrenbang wajib di lakukan, saya perwakilan dari Dapil 3 melaksanakan pungsi kita di DPRD sebagai pengawasan sosial, kebutuhan masyarakat, musrenbang itu adalah salah satu kegiatan pemerintah daerah yang harus dilakukan.
Mulai dari nagari, kecamatan sampai kabupaten, hari ini kita memantau selaku anggota DPRD terkait dengan kegiatan pemerintah Daerah termasuk kehadiran dari OPD untuk menginput berbagai macam kegiatan porkes musrenbang di nagari, itu adalah salah satu forum musyawarah sengaja dilakukan di tingkat nagari, menyampaikan semua usulan untuk memberikan prioritas kegiatan kebutuhan masyarakat di nagari.
"Kenapa tidak ada OPD hadir perwakilan dari kabupaten pada Musrenbang Nagari Tanjung Barulak, minimal ada yang mewakili, karena penting untuk menerima semua usulan dan menginput kegiatan, "kata legislator Yonnarlis.
Kami di DPRD memastikan bahwa kegiatan terlaksana, sehinga ini akan kita kawal sampai ke tingkat kabupaten, ditengah isu yang saat ini kita hadapi, kita tidak boleh pesimis memang saat ini dihadapkan pada efisiensi, ini instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, semua berdampak, ujarnya.
"Saya sebagai perwakilan di DPRD secara pribadi mohon maaf mungkin belum banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membawa kegiatan yang ada di kabupaten, pada tahun 2025 saat ini belum ada satupun Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan, "mohon nya.
Tapi kita tetap akan mengawal seluruh usulan yang bapak ibuk sampaikan, yang telah dirangkum oleh pemerintah nagari, terkait dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan musrenbang untuk tahun 2027 yang diusulkan ke kabupaten tidak seperti tahun sekarang.
Senada dengan itu, legislator Zulhadi, Dt. I. Koto mengatakan ketika RKP dilakukan dan disampaikan nanti, awalnya tentu bermulai dari Musjor dan Musnag, bagi yang tidak hadir di Musjor, Musnag hari ini kita hadir barang kali ada yang kaget, dari apa yang telah disimpulkan pada musyawarah nagari.
"Oleh sebab itu, wali nagari bersama Tim RKP dan pendamping nagari tugasnya sudah sesuai dengan aturan undang-undang seperti yang disampaikan Camat tadi, itu seluruh fisi dan misi relevan semuanya, malai dari pusat kabupaten, kecamatan sampai ke nagari karena efisiensi kena imdasnya, "kata legislator Zulhadi.
Turut hadir saat itu, Anggota DPRD Tanah Datar Dapail 3 Zulhadi, S.Pd Dt. I.Koto, Yonnarlis, S.Hi, Forkopinca, Camat Batipuh Abdi hardifala, S.IP. M.Si, Kapolsek Batipuh diwakili Bhabinkamtibmas, Danramil diwakili Babinsa, pendamping Desa, Wali Nagari Tanjung Barulak Doni Afriko, A.Md, Wali Nagari Gunung Rajo Afrzal, Dt. Kayo, UPT sekolah da Puskesmas, BPRN, KAN, Ninik Mamak Bundo Kaduang dan undangan lainnya. (Oo7)
0 komentar:
Posting Komentar