Padang — Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Sumatera Barat bersama Relawan DPW Ratu Prabu Sumbar resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Operasional untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penandatanganan dilakukan di Dapur Umum SPPG Lolong, Padang, dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanata, dengan disaksikan seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar.
Program MBG merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI dan menjadi salah satu prioritas Kapolri, dengan fokus pada peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil, serta masyarakat kurang mampu.
“Melalui SPPG Lolong Polda Sumbar dan DPW Ratu Prabu Sumbar, kita menargetkan lebih dari 3.500 penerima manfaat. Semua makanan diproduksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” ujar Kapolda dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menanggapi langsung keluhan perwakilan Kepala Sekolah SMK 3 Padang yang belum menerima bantuan program MBG.
“Tidak perlu curhat ke Presiden. Saya bersama Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar akan berikan langsung 240 porsi untuk guru-guru SMK 3 Padang. Saya pastikan itu,” tegas Kapolda, yang langsung disambut komitmen Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar Joni Putera Sikumbang, SH.
Joni menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh mengawal jalannya program agar sesuai prosedur dan tepat sasaran.
“Penandatanganan MoU ini bukti nyata komitmen kami. Kami akan kawal mulai dari pengolahan hingga distribusi agar program berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antarorganisasi sosial menjadi kunci keberhasilan program nasional ini, sekaligus memperkuat peran Bhayangkari dan DPW Ratu Prabu Sumbar dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sementara itu, Ketua YKB Polda Sumbar Ny. Sari Gatot Suryanata menyampaikan kesiapan jajarannya dalam menjaga mutu dan standar gizi pada setiap tahap pelaksanaan.
“Kami siap menjaga standar gizi demi kesuksesan Program MBG di Kota Padang,” tegasnya.
Ketua Pelaksana Dapur Umum Lolong Polda Sumbar, Dola Indrayani Putri, turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan keamanan pangan dan ketepatan distribusi.
“Kami mendukung penuh program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi. Sinkronisasi data penerima manfaat sangat penting agar pembagian adil dan tepat sasaran,” jelasnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret sinergi antara kepolisian, Bhayangkari, dan organisasi sosial dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat di Sumatera Barat.
(Fit/SRP)
0 komentar:
Posting Komentar