Menteri PU Tinjauan Lapangan dan Prioritas Pemulihan Infrastruktur Bencana Hidrometeorologi Sumatera Barat
AGAM — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar) Vasko Ruseimy, serta Anggota DPR RI Andre Rosiade, melaksanakan peninjauan langsung terhadap sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan parah akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat pada Senin (8/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan implementasi percepatan penanganan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, di lokasi-lokasi terdampak.
Penanganan Akses Kritis: Malalak dan Lembah Anai
Rombongan memulai peninjauan dari ruas jalan Malalak, Kabupaten Agam, yang mengalami pemutusan akses vital akibat rusaknya jembatan. Dalam keterangannya, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan dua opsi penanganan teknis yang telah disiapkan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah.
"Sesuai arahan Presiden, prioritas utama adalah menjamin keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Opsi penanganan permanen adalah pembangunan jembatan baru, yang diperkirakan memakan waktu konstruksi antara delapan bulan hingga satu tahun. Alternatif jangka pendek adalah pemasangan Jembatan Bailey sebagai solusi penghubung sementara. Keputusan mengenai opsi terbaik diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan," ujar Menteri Dody.
Terkait perbaikan ruas jalan di Kawasan Lembah Anai, Menteri Dody menyatakan bahwa proses perbaikan menunjukkan kemajuan signifikan dan telah memasuki tahap uji coba terbatas untuk kendaraan roda dua (sepeda motor).
"Kami menargetkan, Insyaallah dalam kondisi cuaca yang mendukung, akses ini dapat dibuka total dan dilalui kendaraan roda empat (mobil) sekitar tanggal 15 atau 16 Desember ini," tegasnya.
Meskipun demikian, Menteri Dody menekankan pentingnya aspek keamanan. Ia telah menginstruksikan percepatan langkah mitigasi, termasuk pengamanan tebing curam, mengingat potensi risiko longsor masih tinggi akibat ketidakstabilan cuaca. Sebagai dukungan tambahan, Kementerian PU berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk menyusun rencana Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas dan kecepatan perbaikan lapangan.
Rekapitulasi Data dan Usulan Pembiayaan Pemerintah Pusat
Pada titik peninjauan terakhir di ruas jalan amblas Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Menteri PU memastikan bahwa seluruh data kerusakan infrastruktur terdampak di Sumatera Barat telah tuntas dihimpun oleh jajaran teknis Kementerian PU.
"Kami telah menyelesaikan inventarisasi data komprehensif yang mencakup kerusakan pada jalan, jembatan, fasilitas publik seperti sekolah dan rumah ibadah, jaringan irigasi, hingga kantor pemerintahan. Seluruh kerusakan ini merupakan prioritas penanganan oleh Pemerintah Pusat," jelas Menteri Dody.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa usulan awal pembiayaan yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana telah disampaikan kepada Presiden. Total estimasi kebutuhan anggaran awal yang diajukan mencapai sekitar Rp13 triliun.
Pernyataan ini disambut baik oleh Wagub Vasko Ruseimy, yang menekankan percepatan finalisasi pendataan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai prasyarat dimulainya tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.(SRP)