Akselerasi Pemulihan Pasca-Bencana, Dinas BMCKTR Sumbar Koordinasi Intensif dengan Kementerian PU
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus bergerak cepat dalam mengupayakan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana. Pada Jumat (9/1/2026), Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat menggelar audiensi strategis bersama Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, S.T., M.T., ini fokus pada dua agenda utama: pemulihan kondisi jalan dan jembatan pascabencana serta sinkronisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026.
Hadir mewakili pemerintah pusat, Kepala PFID Kementerian PU, Krisno Yuwono, S.T., M.T., bersama Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Sari Satria Dwipayana, S.T., M.T., menyambut baik inisiatif koordinasi tersebut demi terciptanya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
Penuhi 'Readiness Criteria' sebagai Syarat Mutlak Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa ketepatan administrasi menjadi kunci utama pendanaan. Seluruh usulan program wajib memenuhi Readiness Criteria (RC) secara komprehensif. Hal ini merupakan prasyarat mutlak agar penganggaran dapat direalisasikan secara efektif dan akuntabel.
"Kami berkomitmen untuk mempercepat pemulihan ini. Selain melalui jalur reguler, kami juga diarahkan untuk mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan segera menginput data ke dalam sistem SITIA berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat di lapangan," ujar Kepala Dinas BMCKTR Sumbar.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperpendek rantai birokrasi dan mempercepat hadirnya kembali akses infrastruktur yang layak bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak bencana.(SRP)
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, S.T., M.T., ini fokus pada dua agenda utama: pemulihan kondisi jalan dan jembatan pascabencana serta sinkronisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026.
Hadir mewakili pemerintah pusat, Kepala PFID Kementerian PU, Krisno Yuwono, S.T., M.T., bersama Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Sari Satria Dwipayana, S.T., M.T., menyambut baik inisiatif koordinasi tersebut demi terciptanya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
Penuhi 'Readiness Criteria' sebagai Syarat Mutlak Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa ketepatan administrasi menjadi kunci utama pendanaan. Seluruh usulan program wajib memenuhi Readiness Criteria (RC) secara komprehensif. Hal ini merupakan prasyarat mutlak agar penganggaran dapat direalisasikan secara efektif dan akuntabel.
"Kami berkomitmen untuk mempercepat pemulihan ini. Selain melalui jalur reguler, kami juga diarahkan untuk mengoptimalkan program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan segera menginput data ke dalam sistem SITIA berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat di lapangan," ujar Kepala Dinas BMCKTR Sumbar.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperpendek rantai birokrasi dan mempercepat hadirnya kembali akses infrastruktur yang layak bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak bencana.(SRP)