Ninik Mamak Lubuk Kilangan: "Kami Dukung Fly Over, Tapi Jangan Langkahi Adat dan Hak Anak Kemanakan"
Padang - sumateraline.com - Pembangunan strategis Fly Over Sitinjau Lauik mendapat dukungan penuh dari masyarakat adat Nagari Lubuk Kilangan. Namun, di balik dukungan tersebut, terselip kekecewaan mendalam terhadap prosedur koordinasi yang dinilai mengabaikan peran Ninik Mamak dan lembaga adat setempat.
Dani Faizal, selaku perwakilan Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah berniat menghambat atau menghentikan proyek nasional ini. Namun, ia menyayangkan sikap pihak pelaksana (HKI) dan instansi terkait yang terkesan "main srobot" tanpa koordinasi yang jelas dengan pemangku adat.
"Kami mendukung penuh pembangunan ini, tapi kami merasa tidak dihargai. Alat berat sudah bekerja, pencinplen sudah berdiri, namun hingga detik ini tidak ada surat pemberitahuan resmi atau koordinasi kepada kami selaku Ninik Mamak di nagari setempat," ujar Dani Faizal dengan tegas.
Masalah Pembebasan Lahan dan Potensi Dampak Lingkungan
Senada dengan hal tersebut, Ketua KAN Lubuk Kilangan, Armansyah Dt. Gadang, menyoroti ketidakterbukaan proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 10 hektar. Menurutnya, meski KAN dilibatkan secara administratif dalam surat-menyurat di awal, pada kenyataannya mereka justru ditinggalkan dalam proses teknis seperti pengukuran lahan oleh BPN.
"Kami sudah menyurati BPN hingga empat kali, namun proses pembebasan lahan sampai saat ini belum tuntas dan kami tidak dilibatkan dalam pengukuran. Kami meminta BPN datang langsung ke Lubuk Kilangan. Jangan sampai proses ini memicu konflik di tingkat anak kemanakan karena ketidakterbukaan data," ungkap Dt. Gadang.
Selain masalah lahan, masyarakat adat juga mengkhawatirkan dampak lingkungan jangka panjang. "Hulu air Luki itu ada di Tahura. Kami mempertanyakan ke mana limbah pembangunan dibuang? Jangan sampai pembangunan selesai, tapi kami di Luki yang harus menanggung bencana akibat kerusakan lingkungan," tambahnya.
Satgas Nagari Siap Kawal Lapangan
Ketua Satgas Nagari Lubuk Kilangan, Nisfan Jumadil, S.H., yang telah bekerja selama tujuh bulan memantau situasi di lapangan, menyebut adanya ketidaksinkronan data dan prosedur. Walaupun Satgas telah dibentuk (terdiri dari 12 orang perwakilan tiap suku), peran mereka seolah hanya formalitas di atas kertas (SK).
"Kami meminta manajemen HKI dan BPN untuk duduk bersama dengan KAN dan Satgas. Jika koordinasi ini tetap diabaikan, kami khawatir anak kemanakan akan turun langsung ke lapangan untuk menuntut hak dan kejelasan, yang justru bisa menghentikan pekerjaan di lokasi," tegas Mispan.
Harapan untuk Solusi yang Wajar
Di akhir pernyataannya, Dani Faizal kembali menekankan bahwa kunci keberhasilan proyek ini adalah penghargaan terhadap tatanan adat Salingka Nagari.
"Kami hanya ingin dihargai. Ada aturan nagari, ada orangnya, dan ada adatnya. Kami meminta pendataan tanah serta hasil ladang masyarakat diperhitungkan secara baik dan wajar. Mari berkoordinasi dengan baik agar pembangunan ini berjalan lancar tanpa mencederai hak-hak masyarakat adat," tutupnya.(SRP)
Dani Faizal, selaku perwakilan Ninik Mamak Nagari Lubuk Kilangan, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya tidak pernah berniat menghambat atau menghentikan proyek nasional ini. Namun, ia menyayangkan sikap pihak pelaksana (HKI) dan instansi terkait yang terkesan "main srobot" tanpa koordinasi yang jelas dengan pemangku adat.
"Kami mendukung penuh pembangunan ini, tapi kami merasa tidak dihargai. Alat berat sudah bekerja, pencinplen sudah berdiri, namun hingga detik ini tidak ada surat pemberitahuan resmi atau koordinasi kepada kami selaku Ninik Mamak di nagari setempat," ujar Dani Faizal dengan tegas.
Masalah Pembebasan Lahan dan Potensi Dampak Lingkungan
Senada dengan hal tersebut, Ketua KAN Lubuk Kilangan, Armansyah Dt. Gadang, menyoroti ketidakterbukaan proses pembebasan lahan seluas kurang lebih 10 hektar. Menurutnya, meski KAN dilibatkan secara administratif dalam surat-menyurat di awal, pada kenyataannya mereka justru ditinggalkan dalam proses teknis seperti pengukuran lahan oleh BPN.
"Kami sudah menyurati BPN hingga empat kali, namun proses pembebasan lahan sampai saat ini belum tuntas dan kami tidak dilibatkan dalam pengukuran. Kami meminta BPN datang langsung ke Lubuk Kilangan. Jangan sampai proses ini memicu konflik di tingkat anak kemanakan karena ketidakterbukaan data," ungkap Dt. Gadang.
Selain masalah lahan, masyarakat adat juga mengkhawatirkan dampak lingkungan jangka panjang. "Hulu air Luki itu ada di Tahura. Kami mempertanyakan ke mana limbah pembangunan dibuang? Jangan sampai pembangunan selesai, tapi kami di Luki yang harus menanggung bencana akibat kerusakan lingkungan," tambahnya.
Satgas Nagari Siap Kawal Lapangan
Ketua Satgas Nagari Lubuk Kilangan, Nisfan Jumadil, S.H., yang telah bekerja selama tujuh bulan memantau situasi di lapangan, menyebut adanya ketidaksinkronan data dan prosedur. Walaupun Satgas telah dibentuk (terdiri dari 12 orang perwakilan tiap suku), peran mereka seolah hanya formalitas di atas kertas (SK).
"Kami meminta manajemen HKI dan BPN untuk duduk bersama dengan KAN dan Satgas. Jika koordinasi ini tetap diabaikan, kami khawatir anak kemanakan akan turun langsung ke lapangan untuk menuntut hak dan kejelasan, yang justru bisa menghentikan pekerjaan di lokasi," tegas Mispan.
Harapan untuk Solusi yang Wajar
Di akhir pernyataannya, Dani Faizal kembali menekankan bahwa kunci keberhasilan proyek ini adalah penghargaan terhadap tatanan adat Salingka Nagari.
"Kami hanya ingin dihargai. Ada aturan nagari, ada orangnya, dan ada adatnya. Kami meminta pendataan tanah serta hasil ladang masyarakat diperhitungkan secara baik dan wajar. Mari berkoordinasi dengan baik agar pembangunan ini berjalan lancar tanpa mencederai hak-hak masyarakat adat," tutupnya.(SRP)