Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dinas Pendidikan Payakumbuh Gelar Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik Penyusunan Renja 2027

 


Payakumbuh, SUMATERALINE —
Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nalfira,, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Syafni Hasni. Turut hadir Kepala Bidang PAUDNI, Mirawati, Kepala Bidang Dikdas, Fiqih Rahmat, Kepala Bidang PTK, Ideswal, Pengawas Satuan Pendidikan, serta jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program kerja pendidikan tahun 2027. Selain menghimpun berbagai masukan dan aspirasi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan agar perencanaan yang disusun semakin berkualitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dalam penyampaiannya, Nalfira menegaskan bahwa penyusunan Renja harus mengacu pada kebutuhan riil satuan pendidikan serta selaras dengan visi pembangunan daerah.

“Perencanaan bukan sekadar menyusun daftar kegiatan, tetapi memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan peserta didik. Kita ingin Renja 2027 menjadi dokumen yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan,” ujar Nalfira.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam proses perencanaan. “Melalui forum ini, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan dan saran. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, sehingga perencanaannya pun harus melibatkan banyak pihak agar hasilnya lebih komprehensif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada tahun 2027 dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. (*)