DPN RI Bidang Geoekonomi Gelar Forum Strategis: Perkuat Pemulihan Sumatera Barat Berbasis Ketahanan Nasional
PADANG – Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI) Bidang Geoekonomi menggelar Forum Diskusi Pemulihan Pascabencana Sumatera Barat pada Rabu (11/2) di Pangeran Beach Hotel, Kota Padang. Forum ini menjadi wadah strategis untuk membedah arah pemulihan wilayah secara komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan ketahanan wilayah.
Dipimpin langsung oleh Dr. Yayat Ruyat, M.Eng selaku pimpinan DPN RI Bidang Geoekonomi, diskusi ini bertujuan menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Muda DPN RI, Kolonel Sus Revilla Oulina, M.M.Pd., M.Si.
Sinergi Lintas Sektoral dan Kearifan Lokal
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kunci dari jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di antaranya:
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat.
Hadirnya Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Prof. H. Fauzi Bahar, memberi warna tersendiri dalam diskusi. Keterlibatan tokoh adat menegaskan bahwa pemulihan pascabencana di Sumatera Barat tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknokratis, melainkan harus berbasis pada fondasi sosial dan kearifan lokal yang selama ini menjadi akar ketahanan masyarakat Minangkabau.
Pendekatan Geoekonomi: Bukan Sekadar Pulih
Dalam pemaparannya, Dr. Yayat Ruyat menegaskan bahwa bencana bukan hanya masalah fisik, melainkan tantangan nyata terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan wilayah.
"Pemulihan daerah rawan bencana seperti Sumatera Barat harus dirancang agar daerah tidak sekadar kembali ke kondisi semula, tetapi menjadi jauh lebih tangguh (build back better) dalam menghadapi risiko di masa depan," ujar Dr. Yayat.
Senada dengan hal tersebut, Kolonel Sus Revilla Oulina menyoroti pentingnya integrasi mitigasi bencana ke dalam sistem ketahanan nasional nonmiliter. Menurutnya, dialog terbuka seperti forum ini merupakan kunci untuk memperkaya perumusan kebijakan negara yang lebih aplikatif.
Partisipasi Publik yang Dinamis
Diskusi berlangsung dua arah dengan keterlibatan aktif dari berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, akademisi, mahasiswa, hingga pelaku UMKM dan koperasi. Partisipasi ini memastikan bahwa rekomendasi yang lahir nantinya benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Melalui forum ini, DPN RI menegaskan posisinya bahwa Sumatera Barat adalah wilayah strategis yang memerlukan pendekatan pemulihan terpadu. Hasil dari diskusi ini diharapkan segera menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret, berkelanjutan, dan dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
(SRP)