Pertamina dan Polda Sumbar Perketat Pengawasan BBM-LPG Subsidi Lewat Pakta Integritas
PADANG – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) resmi memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat guna memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi tepat sasaran. Langkah strategis ini dikukuhkan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan seluruh jajaran Polres di Sumatera Barat, Hiswana Migas, hingga mitra agen energi.
Komitmen Tegas Penegakan Hukum
Dalam forum tersebut, Pertamina memberikan apresiasi tinggi atas ketegasan Polda Sumbar dalam membongkar berbagai praktik penyalahgunaan energi subsidi. Kolaborasi ini dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola distribusi energi nasional di wilayah Sumatera Barat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menekankan bahwa pengawasan lapangan yang ketat adalah kunci utama.
"Sinergi ini krusial untuk memastikan distribusi energi berjalan sesuai regulasi. Kehadiran aparat penegak hukum memperkuat fungsi pengawasan kita di titik-titik penyaluran," tegas Fahrougi.
Instruksi Kapolda: Awasi SPBU hingga Tingkat Polsek
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajarannya untuk tidak main-main dalam mengawal distribusi energi subsidi. Ia memerintahkan peningkatan pengawasan mulai dari tingkat Polres hingga Polsek.
Pengawasan Ketat: Memantau aktivitas di setiap SPBU di wilayah masing-masing secara rutin.
Tindakan Tegas: Menindak tanpa kompromi setiap bentuk pelanggaran atau penyelewengan distribusi.
Aparatur Sigap: Memastikan personel di lapangan memahami arahan pemerintah terkait kuota subsidi.
Stabilitas Pasokan dan Pakta Integritas
Meskipun kondisi penyaluran di Sumatera Barat dilaporkan stabil pasca-penyesuaian harga, Pertamina tetap mewaspadai potensi lonjakan konsumsi. Sales Area Manager Retail Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, menyatakan bahwa optimalisasi pengendalian terus dilakukan agar subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Sebagai puncak komitmen, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh lembaga penyalur. Dokumen ini menjadi kontrak moral bagi para pengusaha SPBU dan agen LPG untuk beroperasi secara transparan, akuntabel, dan patuh pada aturan main yang berlaku.
Dengan langkah ini, Pertamina dan Polda Sumbar mengirimkan pesan kuat: tidak ada ruang bagi oknum yang mencoba menyalahgunakan energi subsidi. Fokus utama tetap pada keberlanjutan pasokan dan perlindungan hak masyarakat kecil.(SRP/Berry)