Pemko Padang Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Penguatan Ekonomi Lokal dan Standardisasi SPPG
PADANG – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Forum koordinasi ini ditujukan untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut berjalan lancar di Kota Padang.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir (mewakili Kepala KPPG Pekanbaru), Kepala Balai PJPH Provinsi Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satgas MBG Kota Padang. Hadir pula jajaran Kepala OPD terkait, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta para Kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra.
Dalam arahannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa program MBG tidak sekadar berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Lebih dari itu, program ini harus menjadi stimulus yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," tegas Fadly Amran.
Fadly menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sistem pendataan yang akurat—mulai dari kebutuhan tiap SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat. Ia pun mendorong seluruh SPPG di Kota Padang untuk bersiap menghadapi sistem penilaian (grading) dari Badan Gizi Nasional (BGN). Seluruh dapur MBG diharapkan mampu memenuhi standar tertinggi dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Standardisasi Rantai Pasok dan Kepatuhan Regulasi
Untuk memperluas dampak ekonomi, Wali Kota menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku. Dengan begitu, pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat terlibat aktif sebagai pemasok pangan yang memenuhi standar MBG.
Di sisi infrastruktur pendukung, Fadly menginstruksikan Perumda Air Minum dan OPD terkait untuk menjamin ketersediaan akses air bersih di seluruh dapur SPPG. Ia juga mengingatkan pihak yayasan dan pengelola SPPG agar tetap taat asas dalam mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan.
"Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tambahnya.
Target Rampung dalam Tiga Bulan
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi komprehensif dilakukan secara rutin setiap bulan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lini operasional—mulai dari hulu hingga hilir—berjalan optimal.
Hingga saat ini, pelaksanaan program MBG di Kota Padang tercatat berjalan relatif baik. Berdasarkan data terkini, sebanyak 72 SPPG telah resmi beroperasi, atau mencapai sekitar 75 persen dari total target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang optimis kekurangan 24 SPPG sisanya dapat terpenuhi dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.
"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara," pungkas Alfiadi.(SRP)