Percepat Rehab-Rekon Pascabencana Rp1,1 Triliun, Pemko Padang dan BWS Sumatera V Sinergikan Langkah
PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi. Langkah strategis ini dimatangkan dalam rapat koordinasi antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).
Pertemuan krusial tersebut berfokus pada percepatan penanganan pascabanjir secara komprehensif. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi penyelesaian kendala lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai instrumen mitigasi risiko bencana di masa depan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, hingga lurah untuk bergerak cepat di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh syarat administratif dan teknis terpenuhi sebelum proyek fisik dimulai.
"Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat," tegas Fadly Amran.
Fadly juga menambahkan, Pemko Padang siap mengawal penyelesaian persoalan lahan, termasuk membuka opsi relokasi bagi warga yang berada di kawasan rawan bencana tinggi. Selain itu, pembenahan regulasi juga akan digenjot. "Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana," imbuhnya.
Dukungan Anggaran Pusat dan Target Pengerjaan
Di sisi lain, Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk mendanai program raksasa ini. Pihaknya menargetkan seluruh rangkaian pekerjaan fisik dapat dimulai pada Agustus 2026 dan rampung dalam waktu tiga tahun.
Namun, Reski mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi di lapangan, terutama terkait pembebasan lahan.
"Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi," ujar Reski.
Untuk tahap awal, BWS Sumatera V akan memprioritaskan rehabilitasi irigasi di Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago. Selain itu, penanganan akan difokuskan pada sejumlah titik kendali banjir, yang meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, serta pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko Padang, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, dan Kepala DLH Fadelan Fitra Masta. Hadir pula empat camat yang wilayahnya menjadi fokus penanganan, yaitu Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Nanggalo David Ferdinand.
Penulis: Sukra Rahmat Putra