Wali Kota Fadly Amran Tegaskan Pemko Padang Dukung Penuh Pengawasan JBT dan JBKP
PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen penuh memperketat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). Langkah strategis ini diambil guna memastikan komoditas bersubsidi tersebut tepat sasaran dan bebas dari praktik penyelewengan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP Provinsi Sumbar yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, serta kepala daerah se-Sumatera Barat.
Dalam rakor tersebut, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar membeberkan sejumlah modus operandi penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diidentifikasi di lapangan. Praktik lancung tersebut meliputi:
Penggunaan kendaraan dengan nomor polisi (nopol) ganda.
Modifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM melebihi kapasitas normal.
Pengisian berulang di SPBU dengan memanfaatkan beberapa QR Code.
Dugaan kuat rembesan penyaluran BBM subsidi ke aktivitas pertambangan ilegal.
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menginstruksikan seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi dan memperketat pengawasan di lapangan.
"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," tegas Mahyeldi.
Kota Padang Dukung Penuh, Dorong Regulasi Digital
Dukungan serupa disuarakan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang siap bersinergi demi menutup ruang gerak para oknum yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan sepihak. Menurut Fadly, pengawasan ketat ini mendesak dilakukan karena antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir telah mengganggu kenyamanan warga dan ritme perekonomian daerah.
Fadly juga mendorong adanya percepatan penyempurnaan regulasi serta digitalisasi sistem pengawasan.
"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Fadly Amran.
Guna mempersempit celah kecurangan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kini tengah mengkaji penguatan sistem digital pada proses pembelian.
"BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," ungkap Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya. Ia juga mengapresiasi kinerja Satgas Sumbar yang dinilai berhasil menekan angka konsumsi solar subsidi secara signifikan.
Langkah preventif dan operasi lapangan yang agresif ini terbukti mulai membuahkan hasil positif. Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan bahwa pasokan BBM di Sumbar saat ini dalam kondisi aman.
"Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak," kata Fakhri.
Melalui Rakor ini, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat sepakat untuk melahirkan sinergi pengawasan yang lebih solid, objektif, dan berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ranah minang.