Kawal Dana TKD Rp371,85 Miliar, Pemko Padang dan Kemendagri Sinergikan Proyek Mitigasi Bencana dan Huntap
PADANG – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat dalam merealisasikan proyek penanganan dan mitigasi bencana pascabencana hidrometeorologi. Komitmen ini diperkuat dengan kehadiran Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawal langsung pemanfaatan dana Transfer Ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp371,85 miliar yang dialokasikan khusus bagi Kota Padang.
Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Senin (20/7/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, serta jajaran kepala dinas terkait. Sementara dari pihak Kemendagri, hadir Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa proses tender untuk berbagai proyek penanganan bencana tersebut kini telah resmi dimulai. Ia mengapresiasi kehadiran tim monitoring Kemendagri yang memberikan saran dan masukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sinergis.
"Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Hari ini proses tendernya sudah dimulai. Alhamdulillah tim monitoring dari kementerian juga hadir untuk memberikan masukan dan menyelaraskan tahapan-tahapan yang perlu kita kawal bersama," ujar Fadly Amran.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Target penyediaan Huntap tidak hanya diperuntukkan bagi korban yang terdampak langsung, melainkan juga untuk warga yang berpotensi direlokasi akibat proyek strategis dari balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sebelumnya, Tim Kemendagri telah meninjau langsung pembangunan Huntap di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pihak kementerian pun mengapresiasi langkah taktis dan percepatan yang dilakukan Pemko Padang dalam menangani dampak bencana.
"Kami berterima kasih atas apresiasi dari Tim Kemendagri. Namun, kami juga sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat terkait anggaran relokasi warga serta pembangunan infrastruktur penunjangnya," tambah Fadly.
Selain hunian, Pemko Padang tengah menyiapkan megaproyek penanganan banjir. Langkah ini akan mengombinasikan konsep ramah lingkungan (green infrastructure) dan infrastruktur skala besar. Berdasarkan master plan yang telah disusun, Pemko Padang merencanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi jangka panjang mengatasi banjir di Kota Padang.
Mengingat keterbatasan APBD yang tidak akan mampu mendanai megaproyek tersebut dalam target 5 tahun, Fadly Amran berharap rencana pembangunan dua embung ini mendapatkan perhatian khusus (special attention) dari pemerintah pusat.
"Tidak akan mungkin bagi Kota Padang sendiri merealisasikannya dalam kerangka 5 tahun ini. Jika ini mendapat special attention dari pemerintah pusat, penanganan banjir bisa tuntas secara paripurna, sehingga masyarakat Kota Padang bisa hidup lebih nyaman dan aman dari ancaman banjir besar di masa depan," pungkasnya.(SRP)