Memperkuat Harmoni Kebangsaan, Pemko Padang Dan SETARA Institute Gandengan Tangan Dorong Toleransi
PADANG — Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmen nyata dalam merawat kerukunan dan keberagaman. Langkah ini mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi dari Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai toleransi di Kota Padang. Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasril, Kepala Kesbangpol Syahendri Barkah, Ketua FKUB Kota Padang Prof. Salmadanis, serta perwakilan Bappeda dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa keanekaragaman etnis—mulai dari Tionghoa, India, hingga berbagai suku nusantara—merupakan modal sosial dan kekuatan besar bagi Ibu Kota Sumatera Barat ini.
"Kota Padang mempunyai keberagaman yang sangat kaya. Tentu ada dinamika yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, tugas kita adalah menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," ujar Fadly Amran.
Sebagai bentuk komitmen konkret merawat keharmonian, Pemko Padang bersiap menggelar Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival). Agenda ini dirancang menjadi salah satu acara utama dalam peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.
"Kita berharap melalui event ini dapat menjadi branding bagi Pemko Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga optimis skor Indeks Kota Toleran Padang akan terus meningkat," tambah Fadly.
Lompatan Positif dalam Indeks Kota Toleran
Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, memberikan apresiasi tinggi atas capaian dan kepemimpinan Kota Padang dalam satu hingga dua tahun terakhir. Menurut catatan SETARA Institute, Padang kini telah berhasil keluar dari posisi 10 kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia.
"Ada kemajuan yang sangat menggembirakan. Kota Padang saat ini telah beranjak ke zona skor 70-an atau zona berkembang. Komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat jelas, terlihat dari berbagai pernyataan publik serta kunjungan langsung merangkul kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini jarang dilakukan di kota-kota lain," puji Ikhsan.
Ia menambahkan, penilaian IKT tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, melainkan melibatkan seluruh ekosistem kota. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil menjadi kunci keberlanjutan tren positif ini.
Dorongan Regulasi Inklusif
Dukungan serupa juga datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang. Ketua FKUB Kota Padang, Prof. Salmadanis, mendorong lahirnya regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang inklusif sebagai payung hukum dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan antaretnis.
"Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang," tegas Prof. Salmadanis.(SRP)