Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat, Pemko Padang Boyong Tim Konsultasi ke Kemensos dan ATR/BPN
JAKARTA — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus bergerak cepat untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, jajaran Pemko Padang memboyong tim lintas sektor untuk melakukan koordinasi intensif ke dua kementerian di Jakarta, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (23/7/2026).
Langkah proaktif ini diambil guna memastikan seluruh kelengkapan administrasi, kepastian status lahan, serta dokumen kesesuaian tata ruang dapat tuntas secepatnya.
Dalam kunjungan pertama di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, rombongan Pemko Padang disambut hangat oleh Ketua Sekber Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara. Herman mengapresiasi komitmen kuat Pemko Padang yang bergerak cepat menyediakan lahan untuk program strategis nasional tersebut.
Meski demikian, Herman mengingatkan agar status kepemilikan lahan yang diusulkan dapat segera dipastikan dan diserahterimakan kepada Kemensos RI sebagai pijakan utama dimulainya konstruksi.
"Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan," jelas Herman.
Menindaklanjuti arahan tersebut, rombongan Wawako Maigus Nasir bertolak ke Kementerian ATR/BPN dan diterima oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti. Pertemuan ini berfokus pada percepatan pemenuhan dokumen tata ruang untuk calon lokasi Sekolah Rakyat di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Sinyal hijau pun didapatkan. Rahma Julianti menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan teknis agar seluruh persyaratan tata ruang terpenuhi secara legal dan tepat waktu. "Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat," tutur Rahma.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa jemput bola ke pemerintah pusat ini adalah bentuk keseriusan Pemko Padang dalam menghadirkan fasilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Apalagi, Kota Padang telah memiliki modal awal berupa rintisan Sekolah Rakyat yang siap dikembangkan.
"Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat," ujar Maigus.
Ia menambahkan, penetapan lokasi Sekolah Rakyat di Bungus Barat tidak hanya berfokus pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga diproyeksikan menjadi pendorong utama pemerataan ekonomi kawasan.
"Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," pungkas Wawako.
Turut mendampingi Wawako Maigus Nasir dalam agenda koordinasi tersebut yakni Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kabag Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang Erliza Putri.(SRP)