Pemko Padang Boyong Proyek Air Bersih dan TPST ke Pusat, BPBPK Sumbar Siapkan DED Hingga Rp400 Miliar
Pemko Padang Boyong Proyek Air Bersih dan TPST ke Pusat, BPBPK Sumbar Siapkan DED Hingga Rp400 Miliar
PADANG — Pemerintah Kota Padang bergerak cepat memperjuangkan percepatan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk menangani sejumlah krisis infrastruktur dasar. Langkah konkret ini diwujudkan melalui audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada tiga agenda krusial: penanganan krisis air bersih, pengolahan sampah modern, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana hidrometeorologi.
Turut mendampingi Wali Kota Padang dalam audiensi ini Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta jajaran Kepala OPD terkait.
Fokus Penyelesaian Air Bersih dan Pengolahan Sampah
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa kondisi pasokan air bersih di Kota Padang saat ini memerlukan penanganan darurat. Kolaborasi dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang dan akan diperluas hingga ke sambungan rumah (SR).
"Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, khususnya di Kecamatan Pauh dan Kuranji," ujar Fadly.
Terkait SPAM Gunung Pangilun, Fadly meminta agar proyek strategis ini terus dikawal pusat meski menghadapi keterbatasan lahan—dari kebutuhan 13.000 meter persegi, saat ini baru tersedia 8.175 meter persegi.
Selain air bersih, Pemko Padang mendesak percepatan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF). Kebutuhan industri semen di Padang dinilai menjadi peluang strategis untuk menyerap hasil olahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Komitmen BPBPK Sumbar dan Target Eksekusi
Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh usulan teknis Pemko Padang ke kementerian pusat. Untuk SPAM Unand, BPBPK mematok target penyelesaian Detail Engineering Design (DED) hingga sambungan rumah pada Januari 2027, diikuti proses lelang Maret 2027, dan fisik pengerjaan pada 2027–2028.
Terkait kendala lahan SPAM Gunung Pangilun, BPBPK Sumbar akan menguji kelayakan teknis atas lahan yang tersedia untuk mengoptimalkan proyek berpagualokasi indikatif sekitar Rp400 miliar tersebut. Pihaknya juga melalukan review DED untuk TPST/RDF serta mempercepat identifikasi penanganan kawasan terdampak banjir sebelum batas akhir pembaruan R3P pada 17 September.(SRP)