Perjuangan Panjang Berbuah Manis: Kodaeral II dan Pemkab Pessel Sinergi Dirikan Pos AL di Punggasan
Perjuangan Panjang Berbuah Manis: Kodaeral II dan Pemkab Pessel Sinergi Dirikan Pos AL di Punggasan
Pesisir Selatan - 30 Oktober 2026, Wujud nyata sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah kembali membuahkan hasil strategis. Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) bersatu dalam upaya memperkuat pertahanan maritim dan menumpas tindak pidana perikanan ilegal (illegal fishing) dengan mendirikan Pos Angkatan Laut (Pos AL) baru di Muara Jambu Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Kehadiran fasilitas pertahanan laut ini sekaligus menjawab perjuangan panjang yang telah dirintis sejak tahun 2013. Wilayah perairan setempat yang selama ini kerap menjadi titik rawan illegal fishing kini bersiap menyongsong babak baru pengamanan yang lebih terpadu.
Inisiasi strategis pembangunan Pos AL ini bermula dari diskusi hangat antara jajaran legislatif setempat dengan Dankodaeral II saat itu, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, yang berawal dari kegiatan joging bersama di arena Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman, Padang. Komunikasi berlanjut secara intensif melalui lawatan kerja dan peninjauan langsung ke Mako Kodaeral II di Teluk Bayur hingga peninjauan ke lokasi rencana pembangunan di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Sinergitas lintas instansi ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD melalui alokasi dana pokok-pokok pikiran (pokir), serta komitmen kuat dari Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. Dukungan politik anggaran tersebut disepakati melalui persetujuan alokasi bertahap pada tahun anggaran 2026 untuk pengadaan tanah dan pembangunan fisik bangunan, yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun anggaran 2027.
Kini, estafet kepemimpinan di tingkat Komando Daerah Angkatan Laut berlanjut di bawah kepemimpinan Dankodaeral II yang baru, Laksamana Pertama TNI Muchammad Riza. Kehadiran beliau diharapkan mampu memberikan dukungan penuh, baik secara administratif maupun operasional, guna memastikan Pos AL Muara Jambu Punggasan dapat segera beroperasi optimal.
Lebih dari sekadar instrumen penegakan hukum untuk menekan angka illegal fishing, keberadaan Pos AL ini dirancang untuk mengemban misi yang lebih luas. Ke depannya, Pos AL Muara Jambu Punggasan akan difungsikan sebagai motor penggerak pembinaan dan pengembangan potensi maritim di wilayah setempat. Langkah strategis Kodaeral II dan pemerintah daerah ini diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan para nelayan serta masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (SRP)