Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Batas yang Ditinggikan, Ruang yang Menyempit: Catatan Kritis dari Dinamika KNPI Sumbar


Batas yang Ditinggikan, Ruang yang Menyempit: Catatan Kritis dari Dinamika KNPI Sumbar

Oleh: Mahdiyal Hasan S. H 

Di ranah Minangkabau, rumah gadang selalu dimaknai sebagai ruang lapang tempat sanak saudara berembuk, menyatukan langkah, dan menjaga marwah bersama. Namun, menjelang perhelatan pemilihan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Barat, sebagian pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP) justru merasakan suasana yang bertolak belakang. Bagi mereka, pintu rumah bersama itu seolah sedang dikunci dari dalam.

Tak sedikit yang menyambut dinamika ini dengan kalimat istirja’ innā lillāhi wa innā ilaihi rāji’ūn. Bukan karena ada raga yang berpulang, melainkan karena kegelisahan akan sesuatu yang dikhawatirkan tengah kehilangan nyawanya: semangat KNPI sebagai ruang tumbuh bersama yang terbuka, setara, dan berpihak pada gagasan.

Enam Nama, Tiga Kursi, dan Selisih Syarat

Dinamika mencuat setelah proses pendaftaran bakal calon ketua berjalan. Enam nama tercatat mengambil formulir: Najib, Alif, Farel, Ihsan, Tio, dan Afdal. Di balik nama-nama tersebut, publik membaca kuatnya irisan kepentingan politik kepartaian mulai dari unsur pengurus partai, kader legislatif, hingga figur yang dikaitkan dengan tokoh maupun struktur partai tertentu.

Namun, kontestasi itu menyusut tajam sebelum adu gagasan sempat digelar secara terbuka. Hanya tiga nama Farel, Najib, dan Alif yang dinyatakan lolos. Sementara Ihsan, Afdal, dan Tio harus terhenti.

Akar persoalannya terletak pada ketentuan pencalonan. Hasil Musyawarah Pimpinan (Muspim) yang melibatkan 75 OKP se-Sumatera Barat dan 19 DPD KNPI kabupaten/kota menetapkan syarat dukungan minimal 3 DPD dan 10 OKP. Ketentuan ini berbeda dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang mengatur batas 1 DPD dan 10 OKP.

Di sinilah letak keganjilan yang memicu perdebatan. Menurut informasi yang beredar di kalangan pemuda dan OKP, para bakal calon yang gugur justru telah menghimpun dukungan OKP melampaui ambang batas konstitusional. Mereka dinilai tidak kekurangan legitimasi dari bawah, melainkan tertahan oleh ambang batas tambahan pada aturan turunan yang lebih tinggi daripada ketentuan induk organisasi.

Membaca Aturan di Tengah Konteks

Dalam tata kelola organisasi, aturan hadir untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kesetaraan akses bagi setiap kader. Karena itu, perbincangan di kalangan pemuda tak berhenti pada aspek legal-formal semata, melainkan menyentuh substansi dan konteks: untuk apa aturan tambahan itu dirumuskan, dan pihak mana yang paling diuntungkan oleh konsekuensinya?

Suatu ketentuan bisa saja sah secara prosedural forum, tetapi kehilangan daya pemersatunya ketika dampaknya mempersempit ruang partisipasi. Terlebih ketika proses pemilihan berlangsung di tengah kuatnya persepsi adanya tarikan kepentingan antarpartai dan figur sponsor. Dalam iklim seperti itu, tambahan syarat rawan dibaca bukan sebagai instrumen penjaga mutu kepemimpinan, melainkan sebagai sekat seleksi.

Persoalan ini mengarah pada sorotan terhadap kebijakan dan perbuatan dalam proses penetapan aturan tersebut termasuk dugaan adanya pengondisian yang dikaitkan dengan peran berinisial M. Kritik yang muncul diarahkan pada keputusan kebijakan penambahan syarat di luar AD/ART serta mekanisme di baliknya. Keterbukaan informasi menjadi kunci: siapa pengusulnya, apa landasan argumentatifnya, dan mengapa aturan induk tidak dijadikan rujukan utama. Transparansi akan meluruskan jika ada kekeliruan sangkaan, sekaligus menjawab hak publik pemuda untuk mengetahui kebenarannya.

Rantai Dampak bagi Ekosistem Pemuda

Gugurnya tiga bakal calon bukan sekadar catatan administratif dalam satu agenda pemilihan. Dampaknya merambat ke berbagai simpul kehidupan kepemudaan di Sumatera Barat:

Dukungan OKP yang terabaikan: Organisasi yang telah menyalurkan rekomendasi merasa aspirasinya tak membuahkan hasil karena terbentur syarat tambahan.

Menurunnya kepercayaan pada musyawarah: Forum yang semestinya menjadi ruang mufakat berisiko dipandang sekadar formalitas bila terasa kental aroma pengondisian.

Jarak dengan kader akar rumput: Pemuda yang berproses dari bawah di nagari, kampung, maupun kampus bisa kehilangan keyakinan bahwa jenjang kepemimpinan provinsi terbuka bagi siapa saja yang bekerja dan bergagasan, bukan hanya mereka yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan atau dukungan finansial besar.

Hambatan regenerasi: Ketika kedekatan politik atau sponsor dipersepsikan lebih menentukan ketimbang kualitas gagasan, generasi muda bisa memilih apatis atau menjauh dari organisasi.

Krisis legitimasi kelembagaan: Jika fungsi wadah bersama terus meredup, pertanyaan mendasar mengenai relevansi keberadaan lembaga pun kian sulit dihindari.

Akumulasi Kekecewaan dan Panggilan Evaluasi

Kekecewaan ini sesungguhnya tidak lahir seketika. Keluhan mengenai kecenderungan menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan segelintir pihak disebut telah menumpuk selama beberapa periode terakhir. Pemilihan kali ini menjadi titik kulminasi ketika kegelisahan itu menemukan momentum untuk disuarakan.

Aspek kinerja kepengurusan sebelumnya pun ikut menjadi bahan perbincangan. Ketika mantan pimpinan organisasi duduk di posisi strategis di legislatif daerah, publik pemuda menanti jejak manfaat yang nyata dan terukur bagi kemajuan pemuda Sumatera Barat. Kejelasan capaian atau ketiadaannya menjadi tolok ukur wajar dalam menilai pertanggungjawaban publik.

Di sisi lain, status gedung sekretariat yang tercatat sebagai aset Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat turut memantik wacana yang lebih luas. Jika ruang gerak dan keterbukaan bagi seluruh elemen kepemudaan dirasa tidak lagi terpenuhi, muncul gagasan agar fasilitas tersebut dikelola secara lebih inklusif sebagai ruang bersama bagi seluruh organisasi kepemudaan tanpa sekat kepentingan.

Merawat Warisan Gagasan Ranah Minang

Sumatera Barat memiliki rekam jejak panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh muda berkaliber nasional seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan Haji Agus Salim. Mereka menonjol karena kedalaman pemikiran, keberanian bersikap, serta pengabdian yang melampaui kepentingan sempit sering kali di tengah keterbatasan, tanpa bergantung pada restu elite atau sponsor.

Warisan sejarah itu menjadi cermin bagi dinamika kepemudaan hari ini. Perdebatan internal dan saling curiga tidak akan membawa lompatan kemajuan jika energi organisasi lebih banyak terserap untuk mengatur batas dan mempertahankan posisi ketimbang merumuskan gagasan bagi masa depan daerah.

Menanti Jawaban Terbuka

Sejumlah harapan kini diarahkan kepada panitia dan jajaran pengurus berwenang agar polemik ini disikapi secara jernih dan bertanggung jawab:

Menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan dan alur penetapan syarat tambahan 3 DPD dan 10 OKP, termasuk alasannya yang berbeda dari AD/ART.

Memastikan perlakuan yang adil bagi bakal calon yang telah memenuhi dan melampaui ketentuan dukungan OKP sesuai aturan dasar organisasi.

Melakukan evaluasi kinerja secara terbuka sebagai pijakan perbaikan tata kelola ke depan.

Masa depan KNPI Sumatera Barat masih terbuka untuk diperbaiki, asalkan keberanian untuk berbenah hadir lebih kuat daripada keinginan mempertahankan sekat. Pada akhirnya, pemuda dan OKP Sumatera Barat menanti langkah nyata: apakah rumah ini akan kembali dibuka selebar-lebarnya bagi gagasan, atau tetap terasa sempit bagi mereka yang ingin berproses secara jujur.