Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra membuka acara diskusi Publik .

Tanah Datar -Sumateraline. Com ( 17 November 2026 ) 

Kerua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE. MM membuka acara diskusi Publik, penyusunan naskah Akademik Rancangan Perda Inisiatif DPRD Tanah Datar tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Fasilitasi Pengelolaan Mesjid, di ruang rapat DPRD setempat Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Selasa ( 17/11/2026 ) 
Acara diskusi publik tersebut, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Nurhamdi Zahari, Wakil Ketua Kamrita, Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) dan Komisi I DPRD Tanah Datar,  Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat selaku Tim Penyusun Naskah Akademik.

Rapat itu, diikuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum dan Kesra Setda, Kantor Kementerian Agama, Forum Komunikasi Pengurus Pesantren, Dewan Mesjid, BKPRMI, Pengurus Mesjid dan Pondok Pesantren di Wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Di sambutannya, Anton Yondra menyampaikan pentingnya Diskusi Publik sebagai langkah awal penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Tanah Datar, untuk itu harapan kita bersama Diskusi Publik ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Ucapan Terima Kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang telah bersedia menyampaikan Draft Awal Penyusunan Naskah Akademik 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD ini dan kepada semua peserta Diskusi Publik ini, baik dari unsur Pemerintah (Instansi Vertikal dan OPD) serta unsur masyarakat (pengurus pesantren dan pengurus mesjid).

"Kami juga mengucapkan terimakasih, semoga kehadiran dan semua niat baik kita dalam Diskusi Publik hari ini mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah SWT, " Ucapnya. 

Selanjutnya diskusi Publik ini  dipandu oleh Ketua Bapemperda, Adrijinil Simabura
diawali dengan paparan Draft Awal Penyusunan Naskah Akademik oleh Kemenkum Sumbar, diskusi dan penghimpunan saran serta pendapat dari Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Dewan Mesjid dan Perwakilan Peserta Diskusi Publik lainnya.(007)