Tanah Datar-sumateraline.com Rabu (07/04-2021)
Akses Jalan Provinsi yang menuju Kabupaten Tanah Datar saat ini kondisinya 50% rusak, kita meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikannya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Anton Yondra, SE pada musrembang kabupaten
di aula Kantor Bupati Pagaruyung Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Rabu (07/04)
Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE dalam sudut pandangnya menyampaikan seluruh perencanaan pembangunan sudah terintegrasi sebelum dilaksanakannya musrenbang RKPD ini, artinya ke depan tidak ada istilah kegiatan yang naik di jalan.
Karena semua sudah harus dilaporkan pada saat pelaksanaan musrembang ini, kegiatan yang akan dibahas dengan DPRD nanti hasil dari musrembang RKPD dan dituangkan dalam kegiatan umum anggaran, ucap Wakil Ketua DPRD Tanah Datar.
Pada masa Pandemi seperti sekarang ini pemerintah juga dituntut untuk lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat tiba-tiba seperti kejadian bencana. Kalau tidak nanti pemerintah dianggap tidak memperhatikan masyarakat, sementara problem yang kita hadapi saat ini adalah masaalah dana.
"Kita berharap dalam perencanaan pembangunan kabupaten tanah datar yang sudah mengunakan sistem SIPD, yang kita tau di daerah lain masih banyak yang belum menggunakannya, sementara dalam pelaksanaannya masih ada beberapa persoalan yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tuntaskan semua persoalan ini," ujarnya.
Lebih lanjut Anton Yondra menyatakan,
perlu kita informasi kan yang menjadi persoalan utama bagi masyarakat di tanah datar saat ini adalah fasilitas umum seperti jalan, mulai dari sejumlah Pintu masuk ke Kabupaten Tanah Datar dari Baso, Piladang, Kubu karambia, Ombilin, Sitankai, Halaban, Sawah Lunto, yang menuju arah Batusangkar semuanya hampir dibilang rusak parah, tambah Anton Yondra.
Di lain pihak Ketua komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Dt. Intan Bani yang juga hadir untuk menyampaikan bahwa tanah datar memiliki potensi yang sangat besar dibidang pertanian, pariwisata dan sumber daya manusia yang sangat banyak. Ini tentu merupakan memberikan suatu kontribusi yang sangat strategis seandainya Pemerintah Tanah Datar mampu untuk mengakomodir semuanya.
"RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 tentu perlu mensinergikan dengan program provinsi dan kebetulan visi dan misi Kabupaten Tanah Datar 5 Tanun ke depan memiliki kemiripan Dangan visi dan misi pemerintah provinsi. Hal ini tentu pemerintah tanah datar harus mampu dan harus bisa mengambil kue pembangunan lebih dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Arkadius Dt. Intan Nano.
Sebelumnya Bupati Eka Putra menyampaikan, bahwa kegiatan musrembang RKPD ini merupakan kegiatan yang strategis dan penting, karena selain untuk melaksanakan amanah UU nomor 25 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, juga untuk menyusun program dan kegiatan yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.
"Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama kepemimpinan Bupati Tanah Datar, dimana pada tahun ini RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sedang disusun. Untuk itu proses dan kegiatan yang disusun haruslah mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan, kata Eka Putra.
Musrembang tersebut selain dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepala BPDA Provinsi, Forkompinda Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, anggota DPRD Tanah Datar, Plh Sekda Edi Susanto, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se-Tanah Datar, juga di ikuti secara virtual beberapa tokoh perantau seperti Prof. Fasli Jalal, Prof. Muslimat Kasim, Dr. Ir. Erigas dan Hj. Serta undangan lainnya.(007-n)
0 komentar:
Posting Komentar