Padang-sumateraline.com- Komisi V DPR RI baru saja melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa Provinsi di Indonesia, diantaranya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat. Gempa Bumi Pasaman beberapa waktu lalu kiranya menjadi fokus kedatangan Komisi V DPR RI ke ranah Minang. Dipimpin oleh Ketua Rombongan Andi Ikhwan Aras beserta 12 orang tim, Komisi V DPR RI mendarat pada Senin(18/04) di Bandara Internasional Minangkabau dan langsung bertolak menuju Pasaman Barat. Kedatangan Komisi V DPR RI tentunya disambut baik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan SKPD terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten, termasuk Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR di Sumatera Barat.
Fokus pada Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ini adalah rehabilitasi pasca bencana Pasaman Barat. Diketahui BWS Sumatera V Padang telah berkontribusi dalam kegiatan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman sejak awal, pasca gempa di akhir Februari lalu. Adapun bentuk dukungan BWS Sumatera V Padang dalam tanggap darurat bencana terhitung 25 Februari – 10 Maret 2022 meliputi pembukaan jalan akses di Nagari Malampah sepanjang 30 m, Pembukaan jalan akses di Nagari Kajai sepanjang 250 m, Pembukaan alur Sungai Batang Patimah di Nagari Malampah sepanjang 300 m, Pembukaan alur Sungai Bt. Sopan (Nango) di Nagari Kajai telah dilaksanakan sepanjang 100 m, dan Pembukaan alur Sungai Bt. Lampang di Nagari Kajai telah dilaksanakan sepanjang 50 m.
Tak hanya itu dukungan peralatan juga dikerahkan secara maksimal ke lokasi bencana seperti 6 Unit Excavator Standar PC-200, 1 Unit Excavator Standar PC-160, 7 Unit Dumptruck, dan 1 Unit Pos Hujan Manual. Tanggap darurat bencana yang telah dilaksanakan BWS Sumatera V Padang mendapatkan apresiasi dalam rapat Kunjungan Kerja DPR RI Komisi V DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Prov. Sumbar Bersama Kementerian PUPR, Gubernur Sumbar, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pasaman dan UPT terkait di Kantor Bupati Pasaman Barat.
Kepala BWS Sumatera V Padang Dr. Dian Kamila, ST,MT mendampingi Direktur Bina OP menyampaikan paparan di Kantor Bupati Pasaman Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut rehab dan rekon jangka pendek seperti pembukaan alur sungai bebrapa sungai, Perkuatan tebing sungai pada lokasi beresiko, Penyiapan sumber air baku bagi daerah terdampak , Non Konstruksi berupa Penghijauan (replanting) daerah yang terbuka sebagai rekomendasi jangka menengah, dan rekomendasi jangka panjang berupa diadakannya SID Bangunan Pengendali Sedimen dan Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen. (***)
0 komentar:
Posting Komentar