Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda.

Tanah Datar-sumateraline. Com (17/05-2022) 

Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar tentang Pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Nota penjelasan Bupati terhadap Ranperda pertanggung jawaban penjelasan APBD tahun 2021 di ruang rapat Kantor DPRD Pagaruyung Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (17/05) 

Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekwan Yuhardi, dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, SH. MH, Asisten satu Elizar, SH OPD, Forkopimda, serta 20 orang anggota dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Datar. 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan juru bicara, Zuli Rustam mengatakan tanggapan Fraksi atas Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) Pelaksanaan APBD tahun 2021.

Masih banyak masyarakat Tanah Datar yang sebetulnya berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, BLT, dan KIS serta PIP dan lainnya, akan tetapi terhalang karena tidak terakomodir kedalam pendataan orang miskin, disebabkan data kurang Valit tidak diperbaharui secara berkala oleh Bupati. 

Menurut sepengetahuannya data bisa saja diperbaharui sekali sebulan dengan adanya rekomendasi Bupati yang diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos). 

Untuk itu PAN mengharapkan pendataan kembali masyarakat Tanah Datar yang akan menjadi penerima manfaat bantuan, baik yang bersumber APBD , APBD Provinsi, dan APBN. 

Disamping mengakomodir pemutakhiran data penerima manfaat juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial ditengah masyarakat Tanah Datar, menurut PAN mohon untuk ditindaklanjuti, ujar Zulli Rustam. 

Beberapa tanggapan lain sebelum nya juga disampaikan Zulli Rustam, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kwalitas pembangunan fisik yang kurang dikehendaki masyarakat. 

Mekanisme realisasi dana bantuan bersifat khusus, seperti Pokir yang dicairkan akhir tahun sehingga kegiatannya tidak bisa dilaksanakan yang berimbas anggaran nya Silpa. 

Kemudian masalah daerah perbatasan kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten/Kota tetangga yang diharapkan Partai Amanat Nasional segera cepat diselesaikan, guna menghindari potensi konflik internal dan eksternal sehingga pembangunan didaerah tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Tanah Datar diketuai Benny Remon, Jasmadi Wakil Ketua, Zulli Rustam sekretaris, Alimuhar bendahara.(**)