Dinsos Padang Pacu Kemandirian Disabilitas: Dari Penerima Bantuan Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal
Dokumentasi istimewa Humas Dinsos
Padang – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang memperkuat langkah strategisnya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Acara yang digelar di Hotel Rangkayo Basa pada Kamis (30/10/2025) ini menegaskan pergeseran paradigma, menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan dan mitra strategis dalam ekonomi daerah.
Dihadiri oleh 65 peserta, yang meliputi perintis usaha disabilitas, pendamping, serta perwakilan komunitas, kegiatan ini fokus pada akselerasi pengembangan usaha dan integrasi mereka dalam ekosistem ekonomi mikro.
Akselerasi Usaha dan Target "Naik Kelas"
Kepala Dinsos Kota Padang, Heriza Syafani, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan kelanjutan dari program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas. Tujuannya bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan mendorong kemandirian ekonomi dan proses graduasi dari ketergantungan bantuan sosial.
"Kami ingin para penyandang disabilitas bisa 'naik kelas,' tidak hanya menerima bantuan, tetapi menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri. Ini adalah langkah konkret dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga dan berkontribusi terhadap Perekonomian Kota Padang," tegas Heriza Syafani.
Inisiatif ini selaras dengan Program Unggulan (Progul) "Padang Melayani" yang memprioritaskan pemberdayaan kelompok rentan. Kehadiran lintas sektor—termasuk Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Fauzan Ibnovi, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Ferri Ervian Rinaldy—mengindikasikan kolaborasi terpadu Pemko Padang dalam membuka akses permodalan, pemasaran, dan tenaga kerja bagi kelompok disabilitas.
Integrasi Data Nasional sebagai Pilar Kebijakan Inklusif
Selain fokus pada pengembangan usaha, sesi Bimtek juga menyoroti urgensi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Heriza Syafani menjelaskan bahwa DTSEN adalah kunci untuk memastikan program pemberdayaan tepat sasaran dan berbasis data akurat.
"Inpres ini menginstruksikan 18 menteri dan pejabat tinggi negara untuk mengoptimalkan integrasi data. Dengan adanya data tunggal, kita bisa memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang luput dari perhatian. Kebijakan harus berbasis data, agar dampaknya benar-benar menyentuh kehidupan manusia," ujarnya lugas.
Pandangan Kunci: Dari Keterbatasan ke Kontribusi Nyata
Dalam wawancara penutup, Heriza Syafani menyampaikan pandangan yang menegaskan prinsip inklusivitas Dinsos Padang. Ia menyerukan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kelompok disabilitas.
"Kita harus ubah cara pandang. Penyandang disabilitas bukan objek bantuan, tapi subjek pembangunan. Mereka punya kreativitas, ketekunan, dan daya juang luar biasa. Yang mereka butuhkan hanyalah akses, dukungan, dan kepercayaan," katanya.
Kegiatan ini sekaligus menjadi penekanan akan pentingnya sinergi lintas sektor (pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas) untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Dinsos Padang berkomitmen agar Bimtek ini berlanjut pada pendampingan usaha dan kemitraan UMKM, sebagai wujud nyata mewujudkan Kota Padang yang lebih inklusif, mandiri, dan berkeadilan sosial.
(SRP)