Surva Hutri : Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda tahun 2026.
Tanah Datar- Sumatraline. Com ( 05 November 2025 )
Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2026 yang disampaikan saat sidang di aula DPRD setempat Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar. Rabu (05/11/2025)
Juru bicara Surva Hutri menyampaikan pandangan Fraksi Partai Grindra terhadap Nota Keuangan Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2026.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas kebijaksanaan ekonomi fiskal tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen nota keuangan khususnya dalam upaya memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan Daerah.
Fraksi Gerindra memandang pemerintah Daerah untuk mendorong akselerasi dan Investasi dan memperkuat daya saing ekonomi ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan kedepan.
1. Dukungan terhadap belanja wajib, Fraksi Gerindra mendukung kebijakannya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, Insfrastruktur, namun Fraksi Gerindra menegaskan agar alokasi tersebut dapat dijalankan dengan efektiv, transparan, tepat sasaran sehingga benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan jajaran yang terukur dan produktif, Fraksi Gerindra mendorong agar belanja modal yang diarahkan pada program-program dinilai menambah ekonomi serta mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, khususnya pertanian, UMKM dan Insfrastruktur dasar.
3. Tranfer ke dalam berbasis kinerja, Fraksi Gerindra memandang penting penarapan skema tranfer ke daerah yang berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efisiensi lintas fiskal, namun demikian perlu disertai dengan peningkatan kapasitas Aparatur Daerah agar pelaksanaannya berkelanjutan optimal dan tidak menimbulkan kesenjangan fiskal antar wilayah.
4 . Akselerasi, Investasi dan Reformasi tata kelola, Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah daerah dalam mempercepat Reformasi tata kelola Investasi, digitalisasi pengelolaan ke uangan daerah, hari ini penting untuk menciptakan sistem Investasi yang kondusif, transparan dan efisien, Fraksi Gerindra menegaskan agar Reformasi tersebut melibatkan sektor sua sumaba masyarakat lokal secara aktif.
5. Ilirisasi dan produk penguatan ekonomi daerah, Fraksi Gerindra apresiasi arah kebijakan belanja daerah yang mendorong ilirisasi produk pertanian dan pengembangan kawasan per ikanan budidaya, Fraksi Gerindra bahwa pandangan ini harus di ikuti nilai tambah produk lokal, pembinaan pertanian dan nelayan serta kemudahan akses dan pembiayaan.
6. Peningkatan kualitas SDM dan ke wirausahaan, Fraksi Gerindra menilai pentingnya kebijakan dan mendorong kapasitas tenaga kerja yang mengembangkan ke wirahusaan itu dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat kondusif dan berbasis potensi lokal.
7. Dalam 10 progul di RKP yang tertera pada 2026, Fraksi Gerindra perlu gambaran tentang dukungan anggaran, sehingga target capaian dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar agar dapat dilaksanakan.
8. Dalam permasalahan pendapatan utama pendapatan daerah dalam nota keuang RKPBD tahun 2026 ada 3 poin.
1.Masih tinggi ketergantuangan daerah terhadap alokasi tranfer dari pemerintahan pusat, apa upaya pemerintah Tanah Datar dalam menghadapi hal tersebut untuk 3 tahun kedepan.
2. Masih dekatkah kesadaran membayar pajak untuk membayar pajak retribusi dan penyebaran ahl-hal terjadi, kebijakan apakah yang sudah dilakukan, karena permasalahan ini setiap tahun hal yang sama terus terjadi.
3. Belum maksimalnya pe mutakhiran data kapan sistem ini maksimal setidaknya mendekati sasaran, ucap Surva Hutri Partai Gerindra.(007)