Zulhadi Dt. Ikoto : Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Ranperda tahun anggaran 2026.
Tanah Datar-Sumatraline. Com ( 05 November 2025 )
Penyampaian pandangan Umum Fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun anggaran 2026 yang disampaikan di Aula DPRD setempat Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar, Rabu (05/11/2025)
Jubir Fraksi PPP Zulhadi, M.Pd Dt. Ikoto menyampaikan,
setelah kami membaca dan mencermati nota pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanah Datar, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, maka dengan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai berikut :
1. Kami Partai Persatuan Pembangunan memahami tantangan fiskal, yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Datar akibat penyesuaian dana tranfer dari pemerintah pusat ke daerah, oleh karena itu Fraksi PPP mendorong agar Pemda Tanah Datar efisiensi dan Inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru serta mendata prioritas belanja publik agar program pembangunan tetap berjalan oktimal tampa mengurangi kualitas pelayanan.
2. Kami PPP mempertanyakan, berapa persen target capaian RPJMD dan progul pemerintah daerah pada tahun 2026 sesuai dengan yang ada dalam APBD 2026? Mohon penjelasannya! Karena kami berpendapat bahwa ABPD bukan hanya dokumen fiskal belaka melainkan Instrumen kebijakan yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Program apa saja yang telah atau akan disampaikan Pemerintah Tanah Datar dalam rangka penyelesaian masalah penurunan kemiskinan, pengangguran rendahnya tengkat pendapatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan SDM, untuk APBD tahun 2026 ini? OPD apa saja yang menangani permasalahan tersebut? Mohon penjelasannya!
4. Kami dari Fraksi PPP melihat ada 8 milyar lebih anggaran hibah di Ranperda APBD 2026 ini. Pertanyaannya adakah lembaga atau organisasi yang mendapatkan dana hibah tersebut? Apa saja nama organisasinya dan berapa besar dana hibahnya? Serta pertimbangan apa yang membuat organisasi tersebut mendapatkan dana hibah dari Pemda Tanah Datar mohon di jelaskan.
5. Program ketahanan pangan meeupakan salah satu Fokus pengunaan dana desa desa yang wajib di alokasikan pemerintah desavatau nagari di tahun 2025 paling sedikit 20 persen dari pagu dana desa yang diterima, serta Bumnag sebagai pelaksana dalam mengelola anggaran tersebut. Pertanyaannya dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar sudah berapa nagari yang Bumnagnya menerima anggaran tersebut?
Dalam kesempatan ini, kami Fraksi PPP berpendapat bahwa Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena itu di dalam reses masa sidang tiga kemaren banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan perbaikan jembatan yang terdampak galodo atau banjir bandang kepada kami, maka di kesempatan ini kami ingin pertanyakan ke Pemda Kabupaten Tanah Datar, sudah sejauh mana proses rencana perbaikan jembatan yang terdampar akan galodo tersebut? Kapan prediksi terealisasinya? Semoga dengan jawaban Pemda ini bisa menjadi ditawa sidingin bagi masyarakat Tanah Datar terutama yang terdampak oleh galodo.
Selanjutnya, kami Fraksi PPP mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dan sejauh mana proses penyelesaian tampal batas Kabupaten Tanah Datar dengan Riau antara nagari tanjung Bonai dengan desa Kuntu Lipek Kain? Dan tampal batas Tanah Datar dengan Kabupaten Solok? Di nagari Simawang dan Bukit Kanduang? Dan kapan targe penyelesaiannya? Mohon di jelaskan. Kata Jubir Fraksi PPP Zulhadi, M.Pd Dt. Ikoto.(007)