Pemko Padang Komit Percepat Rehabilitasi Pascabencana, Targetkan Penuntasan Huntap di 2027
PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025 lalu. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang layak dan aman.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan diikuti oleh 42 kepala daerah dari tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang turut didampingi oleh sejumlah pejabat teras Pemko Padang, di antaranya Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta empat camat wilayah terdampak, yakni Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Instruksi Tegas BNPB: Kejar Target, Pusat Usulkan Kenaikan Anggaran
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyoroti realisasi penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di beberapa daerah yang dinilai masih jauh dari target. Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera melakukan akselerasi.
"Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya," tegas Letjen TNI Suharyanto.
BNPB menetapkan target bahwa penyaluran bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang harus rampung pada tahun 2026 ini. Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk rumah rusak berat ditargetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2027.
Kabar baiknya, Suharyanto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri, dari yang semula Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Langkah ini diambil karena anggaran sebelumnya dinilai sudah tidak mencukupi untuk membangun rumah yang layak bagi warga.
Sembari menunggu keputusan regulasi tersebut, ia meminta pembangunan fisik Huntap tidak boleh mandek. BNPB bahkan siap menyalurkan bantuan material tambahan seperti keramik dari donatur, dengan catatan biaya pengirimannya ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing.
Progres Kota Padang: Sinergi Multipihak untuk 523 Unit Huntap
Merespons instruksi pusat, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir langsung menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk bergerak taktis di lapangan.
"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat," ujar Maigus Nasir optimis.
Pada kesempatan yang sama, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, memaparkan laporan progresif mengenai penanganan di Kota Padang. Saat ini, seluruh bantuan stimulan untuk 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah selesai disalurkan 100 persen. Pemko Padang juga telah mengajukan 6 kepala keluarga (KK) tambahan untuk tahap berikutnya, serta tengah memproses 23 unit Huntap mandiri yang kini dalam tahap pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Secara keseluruhan, Kota Padang membutuhkan total 523 unit Huntap. Hendri merincikan strategi pemenuhan kebutuhan tersebut yang melibatkan kolaborasi multipihak yang solid:
Penyedia Bantuan Jumlah Target Progres / Rencana Kerja
Yayasan Buddha Tzu Chi 240 Unit 85 unit Huntap terpusat saat ini sudah berjalan.
Kementerian Perumahan & Kawasan Permukiman (PKP) 183 Unit Dijadwalkan mulai dibangun Agustus 2026 di kawasan Lambung Bukit.
BNPB & Sumber Lain Sisa kuota Akan dipenuhi bertahap melalui dukungan langsung BNPB.
Melihat tren positif dan sinergi yang kuat antara Pemko Padang, Pemerintah Pusat, dan lembaga non-pemerintah, BPBD Kota Padang optimistis target besar pemulihan pascabencana ini akan selesai tepat waktu.
"Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027," pungkas Hendri Zulviton.(SRP)