Tinjau Dampak Banjir Padang, Satgas PRR Dukung Pengajuan R3P Rp955,7 Miliar ke Pusat
PADANG — Dampak banjir yang kembali melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Tim Satgas PRR turun langsung melakukan audiensi sekaligus peninjauan lapangan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang. Audiensi ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD terkait, hingga perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Usai berdiskusi, rombongan bertolak meninjau sejumlah titik terdampak cukup parah. Peninjauan menyasar area Lapau Munggu (RT 01 & RT 02 RW 06) serta kawasan Guo (RT 03 RW 06) di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Setelah itu, peninjauan dilanjutkan ke kawasan strategis By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Usulkan Pembaruan Dokumen R3P
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran mengungkapkan bahwa banjir 3 Agustus lalu merupakan kejadian berulang setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025. Hal ini menandakan masih banyaknya titik rawan yang membutuhkan penanganan terintegrasi dari pemerintah pusat.
Guna menuntaskan persoalan tersebut, Pemko Padang memperbarui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dengan total pengajuan mencapai Rp955,771 miliar.
"Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang," tegas Fadly Amran.
Fadly merinci, usulan prioritas tersebut mencakup:
Infrastruktur Fisik: Pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Pengendali Sedimen & Bencana: Pembangunan pengendali dan pengendalian sedimen Batang Guo.
Sistem Mitigasi Modern: Pembuatan geoportal serta penyediaan sensor banjir terintegrasi di Batang Kuranji.
Apresiasi dan Komitmen Satgas PRR
Ketua Tim Monev Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, mengapresiasi langkah cepat Pemko Padang dalam merespons bencana, baik pada tanggap darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, ia menegaskan bahwa status banjir Padang sebagai kejadian berulang memerlukan pembahasan pola penanganan yang lebih mendalam dan komprehensif.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Brigjen Pol Yopie.
Ia menambahkan, seluruh hasil pemantauan dan usulan penambahan komponen R3P dari Wali Kota Padang akan dijadikan bahan evaluasi utama untuk diteruskan ke tingkat pusat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan ini nanti akan segera kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkasnya.(SRP)