Kota Padang Masuk 3 Besar Nasional Pengelolaan Sanitasi Terbaik 2026, Tim Penilai Kementerian PUPR Lakukan Verifikasi Lapangan
Kota Padang Masuk 3 Besar Nasional Pengelolaan Sanitasi Terbaik 2026, Tim Penilai Kementerian PUPR Lakukan Verifikasi Lapangan
PADANG — Pemerintah Kota Padang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kota Padang berhasil masuk dalam jajaran tiga besar kota terbaik di Indonesia dalam Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sanitasi Tahun 2026.
Capaian gemilang ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kuat Pemko Padang dalam membenahi sektor pengelolaan sampah dan air limbah domestik secara berkelanjutan.
Kepastian masuknya Kota Padang dalam nominasi tiga besar nasional terungkap saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan kerja Tim Penilai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sanitasi 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026).
Rombongan Tim Penilai dipimpin langsung oleh Jabatan Fungsional (Jabfung) Teknik Penyehatan Lingkungan (TPL) Ahli Utama Kementerian PUPR, Rezeki Perangin Angin.
Hadir mendampingi Wali Kota dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Fadelan Fitra Masta.
Komitmen Kuat dan Alokasi Anggaran Strategis
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa sektor sanitasi memegang peranan krusial dalam mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Pemko Padang mengalokasikan 4,18 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 khusus untuk sektor persampahan dan air limbah domestik.
"Kami ingin menjadikan Padang sebagai kota tujuan dengan pelayanan dasar yang berkualitas melalui pembenahan sanitasi, air bersih, kebersihan lingkungan, serta standar kebersihan usaha dan produk makanan. Penilaian ini menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan sanitasi demi mewujudkan Kota Padang yang bersih, sehat, nyaman, dan berdaya saing," ujar Fadly.
Ia memaparkan, penguatan sektor ini dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), penerapan sistem pemilahan sampah, pencatatan kepatuhan, penyiapan tarif retribusi yang berkeadilan, hingga pembentukan dua unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pada tahun ini.
Selain itu, Pemko Padang telah mengembangkan LPS berbasis masyarakat yang didukung oleh sekitar 600 unit becak motor (bentor) untuk mengoptimalkan penjemputan sampah dari rumah warga. Upaya ini turut diperkuat dengan pemberian insentif bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang aktif memilah sampah, penguatan bank sampah, serta optimalisasi pengomposan dan pengolahan sampah organik.
Di sektor air limbah, Fadly mengungkapkan bahwa Pemko Padang tengah menyusun masterplan pengelolaan air limbah domestik. Rencana strategis ini mencakup pengembangan sistem pengolahan terpusat skala kota dengan memprioritaskan kawasan Batang Arau dan Muaro guna mencegah pencemaran drainase serta aliran sungai.
"Kita juga membuka peluang kerja sama sister city (kota kembar) dengan Kota Hildesheim, Jerman, untuk mendukung perencanaan sistem pengolahan air limbah yang berkelanjutan ke depannya," tambah Fadly.
Seleksi Ketat dari 75 Kabupaten/Kota
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Kementerian PUPR, Rezeki Perangin Angin, menjelaskan bahwa proses penilaian penyelenggaraan sanitasi ini dilakukan secara ketat dan bertahap berdasarkan data objektif pengelolaan persampahan dan air limbah domestik.
Dari total 75 kabupaten/kota yang mengikuti seleksi pada tahap awal, tim menyaring hingga mengerucut menjadi 15 daerah, sebelum akhirnya melahirkan enam daerah terbaik di tingkat nasional yang terdiri atas tiga kabupaten dan tiga kota.
"Berdasarkan tipologi kota, Padang masuk tiga terbaik di Indonesia. Ini tentu patut diapresiasi, namun kedatangan kami juga untuk melihat langsung kondisi di lapangan guna memastikan hasil penilaian ini benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Rezeki.(SRP)