Optimalkan Pajak Air Permukaan, Bapenda Sumbar Suarakan Strategi Penguatan Tata Kelola di Forum APPSI & Kemen PU
PADANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat terus bergerak progresif dalam menggali dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Menyadari pentingnya optimalisasi sektor pajak demi menopang akselerasi pembangunan, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat secara aktif menyuarakan kondisi, tantangan, sekaligus aspirasi daerah dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara daring pada Jumat (12/6/2026).
Pertemuan strategis yang memfokuskan pembahasan pada potensi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Republik Indonesia, serta diikuti oleh jajaran pemerintah provinsi dari seluruh penjuru tanah air.
Rapat koordinasi nasional tersebut menjadi wadah krusial bagi seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia untuk menyinkronkan langkah, mengidentifikasi tantangan nyata di lapangan, serta merumuskan kebijakan pemungutan PAP yang lebih optimal, adil, dan berkepastian hukum. Dalam dinamika desentralisasi fiskal saat ini, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meminimalkan kebocoran potensi pendapatan.
Dalam kesempatan berharga tersebut, Kepala Bapenda Sumbar memaparkan sejumlah kondisi aktual yang dihadapi di lapangan, sekaligus menekankan beberapa poin penting penyempurnaan tata kelola, antara lain:
Penguatan Basis Data Objek Pajak Daerah: Melakukan pemutakhiran dan validasi berkala terhadap seluruh data wajib pajak dan pemanfaat air permukaan agar tidak ada potensi yang terlewatkan.
Koordinasi Lintas Sektor yang Terus Ditingkatkan: Membangun sinergi yang lebih solid dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, guna mempermudah pengawasan dan penegakan regulasi.
Identifikasi dan Evaluasi Pengawasan: Memetakan kembali potensi penerimaan yang masih bisa dioptimalkan, serta mengevaluasi pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan oleh sektor-sektor korporasi tertentu secara berkala.
Langkah taktis yang disuarakan oleh Bapenda Sumbar ini sejalan dengan komitmen yang ditekankan oleh Ketua APPSI dalam forum tersebut. Pihak APPSI menegaskan betapa pentingnya sinergi antarprovinsi, yang didukung penuh oleh Kementerian PU. Kemen PU menyatakan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi teknis serta menyediakan data yang akurat sebagai dasar penetapan potensi pajak yang valid dan terukur bagi daerah.
Melalui komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapannya untuk ambil bagian secara totalitas dalam penyempurnaan tata kelola pajak daerah. Upaya ini dilakukan demi mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah dan mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan baseline data yang kuat, pendapatan daerah dipastikan akan meningkat demi kesejahteraan masyarakat luas. (Adv)