Payakumbuh, SUMATERALINE - Komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengaplikasikan pembangunan yang responsive gender cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dalam Rencana strategis Pemerintah Kota Payakumbuh melalui DP3AP2KB terlihat pada tujuan dan capaian tentang keadilan dan kesetaraan gender.
Guna mendukung lah tersebut, DP3AP2KB Kota Payakumbuh bekerjasama dengan KPPI Kota Payakumbuh untuk memberikan bekal ilmu bagi kaum perempuan di kota Payakumbuh agar dapat memperesiapkan diri untuk ikut berpartisipasi aktif dalam parlemen nantinya.
Dengan mengusung tema, “Pentingnya Peran Perempuan Dalam Parlemen”, DP3AP2KB gelar seminar yang menghadirkan narasumber dari KPU kota Payakumbuh (Beni Mustika) dan KPPI Kota Payakumbuh (Wulan Denura) yang bertempat di aula lantai II kantor DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (1/11/2023).
Kepala DP3AP2KB Agustion saat membuka seminar bagi kaum perempuan itu mengatakan mengatakan jika tujuan dari pelaksanaan kegiatan seminar ini untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional dorongan para perempuan untuk berkiprah di luar sektor domestik, seperti di bidang politik dapat diwujudkan.
Selain itu, untuk membangun sinergitas dan kemitraan program pemberdayaan perempuan sebagai implementasi dari tujuan Pembangunan berkelanjuta (SDG’s) pada tujuan ke 5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
Selanjutnya, meningkatkan potensi diri dan wawasan tentang kemampuan politik pada perempuan dan organisasi perempuan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidang politik dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan perempuan di bidang politik.
Lebih lanjut, Agustion menyebutkan permasalahan kesenjangan gender di Payakumbuh, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik lainnya menjadi topik menarik dalam kampanye politik. Sehingga diperlukan solusi oleh masyarakat luas.
"Maka dalam menjawab itu, diperlukan pengetahuan yang cukup luas bagi perempuan terkait regulasi dalam berbagai tematik, termasuk dalam meningkatkan kemampuannya dalam semua bidang. Sehingga partisipasi perempuan bidang politik kedepannya bisa meningkat," ungkap Agustion.
Ditambahkannya, tak kalah pentingnya bagi perempuan dalam memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai sebuah strategi pembangunan dengan tujuan mengurangi kesenjangan gender di Kota Payakumbuh.
Secara konseptual rencana strategis telah mengakui dan menetapkan nilai dan issu gender sebagai bagian dari pembangunan. Bahkan secara progresif, pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan sasaran pembangunan melalui program affirmasi kepada lima kelompok rentan yaitu, perempuan, anak, lansia, difable dan orang miskin.
“Adanya realita ketidakadilan terhadap kaum perempuan mengakibatkan perempuan menjadi serba tertinggal dan terbelakang (tidak berdaya dan subordinatif) sehingga menghambat pembangunan. Dengan demikian perempuan perlu diberdayakan dengan berbagai program pemberdayaan perempuan agar dapat memiliki akses dalam pembangunan,” ungkapnya.
Selain itu, banyaknya realita yang berkembang di masyarakat dimana adanya sikap dan tindakan dikriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan.
Agar tujuan tersebut dapat di capai, Agustion berujar diperlukan partisipasi dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Payakumbuh dan semua elemen yang ada di masyarakat.
Seminar yang diikuti sebanyak 150 orang perempuan dari KPPI serta perwakilan perempuan dari setiap kelurahan se-Kota Payakumbuh itu juga turut dihadiri oleh kepala Kesbang-Pol Kota Payakumbuh Dipa Surya Persada.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura sekaligus ketua DPC KPPI Kota Payakumbuh menjelaskan jika partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah.
Ia menyampaikan saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30 persen. Menurut data dari world bank (2019), Negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di lembaga DPR RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legistaltif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Sedangkan di DPRD Provinsi Sumatra Barat masih sangat rendah, dimana hanya 4 orang dari 65 jumlah anggota DPRD.
"Untuk Kota Payakumbuh hanya 16 persen atau hanya berjumlah 4 orang dari jumlah 25 orang anggota, partisipasi tersebut masih di bawah angka persyaratan 30 persen jumlah calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu," jelasnya.
Ketu DPC KPPI Kota Payakumbuh itu turut mengungkapkan saat ini peluang perempuan semakin terbuka untuk menjadi pemain, bukan lagi sekedar partisipan pasif, tapi juga partisipan aktif. Maka untuk itu, ia menambahkan dibutuhkan sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2024.
“Peran aktif perempuan secara mandiri ataupun yang terlibat dalam organisasi sosial/kemasyarakatan/keagamaan/politik dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender,” ujarnya. (Humas)
0 komentar:
Posting Komentar